Cegah dan Kendalikan Tuberkulosis (TBC), Malaria, Dengue

Penyakit Tuberkulosis (TBC), Malaria, Dengue, masih merupakan masalah kesehatan di Provinsi NTT khususnya di Pulau Sumba dan ketiga penyakit tesebut sangat erat kaitannya dengan kualitas kesehatan lingkungan. Lingkungan yang sehat dapat mencegah terjadinya penyakit berbasis lingkungan. Sehubungan dengan hal tersebut diatas maka perlu integrasi pengendalian Tuberkulosis (TBC), Malaria, Dengue dengan Penyehatan Lingkungan di pulau Sumba.

Pilot Project penyelenggaran implementasi integrasi pengendalian TBC, Malaria, Dengue dan penyehatan lingkungan adalah Kabupaten Sumba Barat Daya, Sumba Barat, Sumba Tengah dan Sumba Timur.

Sehubungan dengan pelaksanaan integrasi  pencegahan dan pengendalian penyakit menular (Tuberkulosis, Malaria, Dengue) dan Kesehatan  Lingkungan di Pulau Sumba maka dilakukan persiapan awal di Kabupaten Sumba Barat Daya selama 3 (tiga) hari  yaitu tanggal 21 – 23 November 2022.

Kegiatan tersebut difasilitasi oleh Kementerian Kesehatan RI (Dirjen Pencegahan dan Pengendalian Penyakit).

Tujuan kegiatan tersebut adalah :

  • Pembahasan Juknis integrasi kegiatan pencegahan dan pengendalian penyakit menular (Tuberkulosis, Malaria, Dengue) dan Kesehatan Lingkungan .
  • Persiapan Lounching integrasi pencegahan dan pengendalian penyakit menular (Tuberkulosis, Malaria, Dengue) dan Kesehatan Lingkungan di Sumba Barat Daya (Tentative) 6 Desember 2022.
  • Komitmen Bersama dalam pelaksanaan kegiatan.

Pilot Project Implementasi integrasi pencegahan dan pengendalian penyakit menular (Tuberkulosis, Malaria, Dengue) dan Kesehatan Lingkungan terdiri dari 4 Kabupaten daratan pulau Sumba (Sumba Barat Daya, Sumba Barat, Sumba Tengah, Sumba Timur).

Peserta kegiatan berjumlah 15 orang adalah : Tim Kementerian Kesehatan RI (Arbovirosis), BBTKL Surabaya, Dinas Kesehatan Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi NTT, Dinas Kesehatan Kabupaten Sumba Barat Daya  ( Pengelola program TBC, Malaria, Dengue dan Penyehatan Lingkungan) dan pejabat yang membawahi program P2 Dinkes Sumba Barat Daya.

Kegiatan yang dilaksanakan :

Hari I (tanggal 21 November 2022) berangkat dari Kupang ke Sumba Barat Daya dan cek in

Hari II (tanggal 22 November 2022)

  • Penyampaian situasi penyakit menular oleh Kabid P2P Dinas Kesehatan Kabupaten Sumba Barat.

Penyakit menular (TBC, Malaria, Dengue) masih merupakan masalah kesehatan di Sumba Barat Daya dan masih mengalami peningkatan kasus. Berbagai upaya yang sudah dilakukan namun belum mencapai target sesuai indikator.

  • Penyampaian Juknis oleh Tim Kementerian Kesehatan RI yang terdiri dari petunjuk pelaksanaan integrasi pencegahan dan pengendalian penyakit menular (Tuberkulosis, Malaria, Dengue) dan Kesehatan Lingkungan.
  • Pembahasan Rincian Anggaran Belanja kegiatan dimaksud.
  • Pembuatan format /tools integrasi pencegahan dan pengendalian penyakit menular (Tuberkulosis, Malaria, Dengue) dan Kesehatan Lingkungan.

Rencana Tindak Lanjut dan Harapan

  • Lounching integrasi pencegahan dan pengendalian penyakit menular (Tuberkulosis, Malaria, Dengue) dan Kesehatan Lingkungan akan dilaksanakan pada tanggal 6 Desember 2022 di Kabupaten Sumba Barat Daya yang diikuti oleh 4 Kabupaten sedaratan Sumba (Sumba Barat Daya, Sumba Barat, Sumba Tengah dan Sumba Timur) dan OPD terkait baik dari tingkat Provinsi maupun Kabupaten daratan Sumba dan kegiatan tersebut akan difasilitasi oleh Kementerian Kesehatan RI
  • Workshop integrasi pencegahan dan pengendalian penyakit menular (Tuberkulosis, Malaria, Dengue) dan Kesehatan Lingkungan rencana akan dilaksanakan pada bulan Januari 2023.
  • Implementasi integrasi pencegahan dan pengendalian penyakit menular (Tuberkulosis, Malaria, Dengue) dan Kesehatan Lingkungan dapat diaplikasikan dengan baik diharapkan dukungan dari berbagai stakeholder.
  • Program integrasi pencegahan dan pengendalian penyakit menular (Tuberkulosis, Malaria, Dengue) dan Kesehatan Lingkungan merupakan program resmi Kemenkes RI dan didukung dengan alokasi anggaran.
  • Pelaksanaan integrasi pencegahan dan pengendalian penyakit menular (Tuberkulosis, Malaria, Dengue) dan Kesehatan Lingkungan di Pulau Sumba tahun (Januari 2023) setelah launching.

Integrasi pencegahan dan pengendalian penyakit menular (Tuberkulosis, Malaria, Dengue) dan Kesehatan Lingkungan diharapkan mendapat atensi dan dukungan dari Pemerintah dan  masyarakat.

Bimbingan Teknis dan Pemantauan Rutin Kelompok Perawatan Diri

Bimbingan Teknis adalah Pelatihan yang biasa dilakukan oleh lembaga atau Pengelola Program. Bimbingan Teknis merupakan layanan yang memberikan pelatihan baik secara individu atau berkelompok bagi pengelola program kusta kabupaten, rumah sakit dan puskesmas.

Pemantauan Rutin Kelompok Perawatan Diri (KPD) Kusta merupakan kegiatan mengamati perkembangan pelaksanaan bagi Orang Yang Pernah Mengalamai Kusta (OYPMK), mengindentifikasi serta mengantisipasi permasalahan yang timbul dan/atau akan timbul untuk dapat diambil tindakan sedini mungkin.

Tujuan Bimbingan Teknis dan Pemantauan Rutin KPD Kusta untuk meningkatkan kompetensi bagi pengelola program melalui keahlian dan sikap, dan perilaku spesifik yang berkaitan dengan pekerjaan sehingga semakin trampil, memiliki tanggung jawab yang lebih baik serta memiliki kinerja yang lebih baik, Selain itu agar para pengelola program kusta kabupaten, rumah sakit dan puskesmas memiliki pengetahuan, kemampuan, dan ketrampilan sesuai dengan pekerjaan yang mereka lakukan.

Metode Bimbingan Teknis adalah diskusi, tanyajawab untuk  memecahkan masalah yang bersifat teknis.

Materi Bimbingan Teknis meliputi Konfirmasi diagnosis Kusta, Penanganan Reaksi Kusta dan Pengelolaan Logistik Program Kusta

Waktu dan Tempat  pelaksanaan kegiatan Bimtek di Kabupaten TTU   Desa Letmafo tanggal 16 November 2022 dan  Rumah Sakit Cacat Kusta Naob tanggal 17 November 2022 yakni Dinkes Kabupaten TTU (Wasor Kusta Kabupaten), Pengelola Program Kusta Puskesmas Maubesi dan Oelolok, RSCK Naob (Pengelola Program Kusta RSCK dan Puskesmas Haekto (Pengelola Program Kusta Puskesmas)

Hasil Kegiatan Bimtek

  1. Jumlah peserta KPD sebanyak 27 orang yaitu di desa Letmafo sebanyak 17 orang, RSCK 10 orang
  2. Kondisi Fisik Peserta KPD Kusta di Desa Letmafo dan RSCK Naob secara Umum sudah membaik
  3. Peserta Selalu hadir pada saat Pelaksanaan kegiatan KPD di Desa Letmafo dan RSCK Naob
  4. Tercipta kebersamaan antara sesama peserta KPD baik di Desa Letmafo maupun di RSCK Naob
  5. Diskusi antara peserta KPD terkait perkembangan yang dialami

Pengelola Program Kusta (Provinsi,Kabupaten,Puskesmas dan RSCK Naob dapat mengevaluasi perkembangan tingkat cacat bagi OYPMK secara rutin setiap 3 (tiga) bulan.

“Salus Populi Supreme Lex Esto” Keselamatan Manusia adalah hukum tertinggi”

Kala virus SARS-CoV 2 mengganas dan menimbulkan masalah Kesehatan pada umat manusia merebak dan menggemparkan seluruh dunia, di awali pada medio Desember 2019 dengan kasus dari negeri China, Wuhan dan kemudian menyebar ke seantero dunia yang kemudian di tetapkan oleh WHO sebagai Pandemic. Tidak terkecuali Indonesia juga melaporkan terkonfirmasinya kasus pertama Covid-19 pada tanggal 2 Maret 2020 yang berasal dari penderita yang melakukan perjalanan dari luar negeri.

Dimasa awal merebaknya kasus Covid-19 menimbulkan kepanikan yang mencekam mencakup seluruh belahan dunia, kepanikan dan shock yang menghantui seluruh komponen masyarakat diakibatkan begitu cepat dan masifnya penularan  serta tingginya fatalitas (kematian) yang diakibatkan wabah viirus Sars Cov-2 tersebut.

Hal ini dapat dipahami karena Covid-19 merupakan wabah baru, belum pernah ada sebelumnya sehingga belum ada antidotumnya, belum ada best practice dan belum ada recipenya. Oleh karenanya penanganan diawal pandemic Covid-19 terkesan semuanya serba darurat dan serba coba coba (experience). Berbagai upaya penanganan segera baik terhadap pencengahan penularan yang lebih luas maupun penanganan penderita di berbagai fasilitas kesehatan yang menghadapi situasi gawat dan mengancam nyawa (sakaratul maut) menjadi pemandangan umum.

Bunyi sirene dan lalu lalang ambulance / mobil jenazah serta sibuknya petugas pemakaman dalam menyediakan lahan pemakaman kejar kejaran dengan jatuh korban menjadi cerita horor dan mencekam dan menjadi konsumsi setiap saat, banyak sudah sanak saudara handai taulan menjadi korban ganasnya serangan virus Sars Cov-2 ini tidak terkecuali para petugas kesehatan yang melayani penderita juga menjadi korban dan dijemput maut, kondisi ini tentunya mejadi makin mencekam.

Data pemajangan Covid-19 terhadap umat manusia sampai periode November 2022 sebagaimana tergambar
di seluruh dunia (234 negara) terjangkit dengan konfirmasi  sebanyak 628.694.934 kasus, meninggal 6.576.088 jiwa. Di Indonesia, terkonfirmasi sebanyak 5.030.002 kasus, meninggal sebanyak 145.828 jiwa, dan di Nusa Tenggara Timur terkonfirmasi 96.121 kasus, sembuh sebanyak 93.992; dan meninggal sebanyak 1.541 jiwa. Angka sebagaimana tergambar diatas menunjukan bagaimana masif dan mematikanya virus Sars-Cov 2 ini.

Perjalanan Panjang umat manusia di bumi, telah menunjukkan bahwasannya ada sejarah yang berulang baik itu yang bersifat wabah maupun becana yang berulang, dibidang Kesehatan beberapa wabah yang tercatat dalam sejarah misalnya :

  1. Wabah Kolera tahun 1817-1823 di India dan meluas ke Asia, Eropa, Afrika dan Amerika Utara yang menelan korban puluhan juta jiwa.
  2. Flu Spanyol tahun 1918 – 1920 terjadi di Amerika Utara saat perang dunia pertama dan korban sebanyak 500 juta orang dan seperlima dari total kasus meninggal.
  3. SARS tahun 2002 – 2003 akibat coronavirus dan cepat menyebar ke 26 negara dalam waktu yang singkat.
  4. Flu Babi/ virus H1N1 terjadi di Mexiko dan menyebar ke seluruh dunia pada tahun 2009 – 2010 dengan kematian pada manusia mencapai 500.000 orang;
  5. Ebola tahun 2013 – 2016 terjadi di Afrika dengan jumlah kasus sebesar 28.600 dengan kematian sebanyak 11.325 orang.

Data wabah sebagaimana tersebut diatas yang telah menelan jutaan korban jiwa manusia harusnya menjadi pembelajaran berharga bagi generasi kekinian dalam kerangka perlindungan kepada sesama umat manusia, maka Filosofi “Salus populi supreme lex esto”, keselamatan manusia adalah hukum tertinggi, haruslah menjadi pegangan/batu penjuru dalam pelaksanaan tugas dan kekaryaan bagi seluruh komponen otoritas yang memiliki kewenangan untuk melindungi segenap tumpah darah dan masyarakat bangsa.

Strategi penanganan Covid-19 sebagaimana yang nyata-nyata dapat mengendalikan secara cepat dan massif penularan maupun tingkat fatalitas dari virus Sars Cov-2, menjadi lessond learnd yang perlu diabadikan dalam perjalanan sejarah dunia, penerapan pendekatan pentahelix yang melibatkan banyak stakeholder maupun komponan dalam harmoni kolaborasi dengan beberapa aktivitas /kebijakan diantaranya :

  • 3T, = Tracing, Testing dan Treatment,
  • 5 M = Mencuci tangan, memakai masker, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, membatasi mobilitas.
  • Work/school From Home (WFH), PSBB, PPKM, PPKM micro.
  • Vaksinasi Covid-19 untuk mendapatkan antibody dan mengejar herd Immunity.

Merupakan catatan keberhasilan umat manusia dalam melawan penularan dan mengalahkan keganasan virus Sars Cov-2 di abad ke-21 ini.

Kolaborasi pentahelix tersebut di arrange dalam sebuah harmoni pendekatan berlapis dengan alur komando yang jelas dari tingkat pemerintah pusat sampai daerah dengan melibatkan lintas kementerian, OPD, organisasi agama/kemasyarakatan, organisasi swasta/dunia usaha, Pers dan unsur TNI/Polri dalam Satuan Organisasi Penanggulangan Covid-19 yang disebut dengan nama Satuan Tugas (Satgas) Penanggulangan Covid-19 disetiap level pemerintahan dari pusat sampai ke daerah.

Walaupun keberhasilan sebagaimana yang di claim diatas dapat dipertanggungjawabkan keabsahannya, namun pada kenyataannya ancaman virus Sars CoV 2 masih ada dan menghantui umat manusia disemua belahan bumi, oleh karenanya kewaspadaan dan berbagai upaya pengendalian penyebaran virus Sars CoV 2 dan variannya haruslah tetap menadi atensi bersama oleh karenanya dari forum pertemuan Rakor penanganan Covid-19 dikeluarkan Resolusi/Rekomendasi tindak lanjut penanganan Covid-19, sebagai berikut:

  1. Diperlukanya penyiapan peraturan, kebijakan dan anggaran yang mendukung kemandirian kementerian atau Lembaga teknis serta Oemerintah Daerah (Provinsi dan Kab/kota) untuk penanganan Covid-19 saat status keadaan darurat berakhir dan pandemi menjadi endemic.
  2. Diperlukan penguatan dukungan terhadap upaya antisipasi lonjakan kasus Covid-19 melalui
    1. Pemeliharaan kemampuan para pihak untuk memobilisasi SDM dan bantuan dengan segera dan cepat;
    2. Memperkuat ketersediaan logistic dalam upaya 3T;
    3. Sosialisasi dan edukasi berkesinambungan untuk meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat;
    4. Pemeliharaan dan ketersediaan peralatan pendukung.
  3. Meningkatkan kegiatan surveilans epidemiologi.
  4. Akselerasi vaksinasi untuk membentuk kekebalan (antibody) individu dan mencapai herd immunity perlu terus digaungkan agar seluruh masyarakat dapat terproteksi dan menghindari mewabahnya lagi virus Sars Cov-2. ataupun memberikan kekuatan kepada individu untuk melawan ancaman virus Sars Cov-2 terhadap jiwa manusia.
  5. Menyiapkan sumber daya termasuk fasilitas karantina dan tenaga cadangan diwilayahnya guna menghadapi masa transisi menuju endemic.
  6. Strategi pendekatan pentahelix, kolaboratif berbagai stakeholder dalam menghadapi situasi yang mengancam keselamatan warga adalah sebuah kebersamaan yang sangat baik dan perlu terus dirawat.
  7. Membangun dan memelihara sistem satu data yang terintegrasi dari tingkat daerah hingga ke pusat.
  8. Melakukan inventarisasi asset, SDM dan dokumentasi atas capaian kinerja penanganan Covid-19 indonesia secara lengkap dan akuntabel.

Demikian intisari dari pertemuan Rakor penanganan Covid-19 yang dapat ditorehkan dalam perjuangan umat manusia melawan pandemic covid 19, di abad 21.

by :  Jeffrey Jap,  Apris L. Isu

Tumbuhkan Kesadaran Hidup Bersih dan Sehat peserta didik sedini mungkin

Dinas Kesehatan, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi NTT melaksanakan kegiatan Pembinaan Pemeriksaan Kesehatan Anak Usia Sekolah dan Remaja di Kabupaten TTS.  Kegiatan ini dilaksanakan di Aula Puskesmas Kota So’E  Kabupaten TTS pada Selasa, 01 November 2022 dengan jumlah peserta sebanyak 20 orang yang terdiri dari Guru UKS (SD, SMP dan SMA),   pengelola progran UKS, PKPR serta lintas program Puskesmas dan pengelola program UKS Dinas Kesehatan kabuparen TTS. Tujuan diselenggarakannya kegiatan ini adalah untuk memberikan pembinaan kepada Pengelola program Puskesmas dan Dinas Kesehatan Kabupaten serta guru UKS tingkat Sekolah Dasar, SMP dan SMA yang berada di wilayah kerja Puskesmas Kota Soe terhadap pelaksanaan pemeriksaan kesehatan bagi anak usia sekolah dan remaja di wilayah kerjanya, Selain itu, pembinaan ini diharapkan dapat  meningkatkan kualitas/mutu pelayanan kesehatan bagi peserta didik serta untuk meningkatkan koordinasi  dan  integrasi lintas program dan lintas sektor melalui Tim Pelaksana UKS.

Pemeriksaan kesehatan anak usia sekolah meliputi pemeriksaan Berat badan (BB), Tinggi Badan (TB), Pemeriksaan gigi, Mulut, Telinga, kulit, kuku, kesehatan reproduksi, Kesehatan mental, kesehatan Intelegensia.  Pemeriksaan kesehatan menjadi sangat penting dilakukan karena dapat menumbuhkan kesadaran peserta didik sejak dini untuk hidup bersih dan sehat yang dapat dimulai dari lingkungan sekolah dan dapat diterapkan dimanapun mereka berada.

Kegiatan pembinaan dibuka oleh Kepala Puskesmas Kota So’E yaitu drg. Yulin Palar Pembinaan dilakukan oleh

pengelola program UKS dan PKPR pada Seksi Kesga, Gizi dan KB, Dinas Kesehatan, Kependudukan dan Pencatatan Sipil yaitu Ni Made Oka Arpini Kasuma, SP., M.Kes.dan Dwi Rahayu Widiastuti, S.Si., Apt., M.Kes. Metode yang digunakan saat pembinaan adalah ceramah dan  tanya jawab.

Pembinaan ini tidak hanya berhenti sampai disini, tetapi harapan dari dinas Kesehatan, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi adalah :

  1. Dinas Kesehatan Kabupaten TTS dapat memberikan pembinaan serupa kepada Puskesmas lainnya agar pelaksanaan pemeriksaan kesehatan bagi anak usia sekolah dan remaja lebih terarah dan lebih berkualitas.
  2. Puskesmas membentuk Tim yang solid terintegrasi dari seluruh program yang ada di puskesmas dalam melaksanakam pemeriksaan kesehatan bagi anak usia sekolah dan remaja
  3. Hasil pemeriksaan kesehatan segera ditindaklanjuti dan dapat digunakan untuk merencanakan program kesehatan di sekolah/Madrasah, Pondok Pesantren, Panti, Lapas
  4. Koordinasi dengan lintas sektor terkait lebih dipererat

Dengan dilakukan Pembinaan secara rutin terhadap pengelola program UKS pada tingkat kabupaten maupun Provinsi,   diharapkan dapat meningkatkan status kesehatan peserta didik sehingga tercipta generasi unggul yang cerdas berahlak mulia dan mampu bersaing secara global.

Monitoring dan Evaluasi Kualitas data SPA Fasyankes di Kabupaten Sumba Timur

Untuk meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia diperlukan pelayanan kesehatan yang berkualitas. Pelayanan kesehatan yang berkualitas meliputi ketersediaan sarana, prasarana, dan alat kesehatan yang aman dan siap pakai di fasilitas pelayanan kesehatan sesuai dengan jenis dan tingkatannya.

Pembinaan dan pengawasan (Binwas) terhadap ketersediaan sarana, prasarana dan alat kesehatan di fasiltaspelayanankesehatanharus dilakukan sehingga ASPAK dapat memberikan data dan informasi kondisi ketersediaan SPA.

Sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 31 Tahun 2018 tentang ASPAK adalah suatu aplikasi berbasis web yang menghimpun data dan menyajikan informasi mengenai Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan pada Fasilitas Pelayanan Kesehatan.
Ketersediaan SPA mendukung pelayanan yang berkualitas, pelaksanaan akreditasi fasyankes dan mengurangi rujukan non spealistik dengan alasan masalah SPA.

Dengan adanya Monitoring dan Evaluasi Kualitas Data SPA Fasyankes, di harapkan adanya peningkatan pelayanan kesehatan yang optimal di Puskesmas, dan SPA yang memadai di fasyankes dapat termonitor dengan baik, sehingga data SPA digunakan sebagai dasar usulan perencanaan SPA di Fasyankes.
Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Kualitas Data SPA di Fasilitas Pelayanan Kesehatan di Kabupaten Sumba Timur dilaksanakan di Dinas Kesehatan Kabupaten Sumba Timur, Puskesmas Waingapu dan Puskesmas Kawangu pada Tanggal 18 – 21 Oktober 2022. Tujuan Monitoring danEvaluasi adalah agar semua sarana, prasarana dan peralatan kesehatan yang ada di Fasyankes dapat di dilakukan penginputan dengan baik pada ASPAK. Permasalahan di Kabupaten Sumba Timur adalah Tidak adanya Pengelola ASPAK di Dinas Kesehatan Kabupaten Sumba Timur, sehingga Data Sarana Prasarana dan Alat Kesehatan yang sudah di input oleh Puskesmas pada ASPAK belum di validasi oleh Petugas Pengelola ASPAK Kabupaten, Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan oleh Petugas ASPAK Kabupaten belum dilakukan, Petugas Pengelola ASPAK di Puskesmas Waingapu dan di Puskesmas Kawangu belum memahami dengan baik tentang ASPAK Solusi yang dilakukan adalah : menetapkan Petugas Pengelola ASPAK Kabupaten yang baru oleh Kepala Dinas Kesehatan Kabupatem Sumba Timur dengan Surat Keputusan (SK), Petugas pengelola ASPAK Puskesmas Waingapu dan Kawangu meningkatkan kemampuannya dalam menggunakan ASPAK. .Dengan adanya Monitoring dan Evaluasi Kualitas Data SPA dapat memberikan pelayanan kesehatan yang lebih berkualitas serta dapat digunakan sebagai dasar usulan perencanaan yang baik untuk pemenuhan SPA di Fasyankes.

Yustin_yankes dan Tim.

Peningkatan Kompetensi Dokter Dalam Tatalaksana Kasus Rujukan Non Spesialistik.

Indonesia telah menuju Universal Health Coverage (UHC) sejak tahun 2014 melalui program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Program JKN telah berkontribusi pada peningkatan Pemanfatan layanan kesehatan pada masyarakat, sehingga perlu penguatan Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) agar dapat memberikan pelayanan kesehatan yang berkualitas pada seluruh rakyat Indonsia yang diperkuat dengan strategi pencapaian Sustainable Develpmen Goals (SDGs) 2030 serta Standar Pelayanan Minimal (SPM).

Puskesmas di harapkan mampu berperan aktif sebagai koordinator wilayah yang menjalankan fungsi pengawasan dan pembinaan terhadap organisasi pelayanan kesehatan yang ada di wilayahnya (Permenkes Nomor 43 Tahun 2019 tentang Puskesmas). Perlu upaya mengintegrasikan pelayanan kesehatan di FKTP yang terdiri dari berbagai organisasi pelayanan kesehatan (Puskesmas, klinik swasta dan dokter praktek mandiri).

Fasyankes Tk. I adalah ujung tombak pelayanan kesehatan kepada masyarakat sehingga diharapkan dapat memberikan pelayanan kesehatan yang bermutu dan komprensif. Salah satu permasalah utama pelayanan kesehatan di tingkat primer adalah tingginya angka rujukan non spesialistik. Penyakit yang seharusnya dapat di tangani secara tuntas di pelayanan kesehatan primer dalam kenyataannya masih di
rujuk ke pelayanan kesehatan tingkat sekunder. Akhirnya menjadi beban pelayanan kesehatan di fasilitas rujukan tingkat lanjutan. Hal ini tentunya berpengaruh terhadap kualitas layanan di pelayanan kesehatan tingkat lanjutan.

Rujukan Non Spesialistik dipengaruhi oleh kemampuan Fasyankes Tk. I dalam memberikan pelayanan kesehatan. Kemampuan Fasyankes Tk. I sangat tergantung pada kondisi sumberdaya yang ada, termasuk sumber daya manusia, sarana, prasarana, alat, obat. Sehingga diharapkan Fasyankes Tk I dapat memberikan pelayanan kesehatan yang bernutu dan komprehensif.

Untuk itu di lakukan kegiatan Peningkatan Kompetensi Dokter Dalam Tatalaksana Kasus Rujukan Non Spesialistik oleh Dinas Kesehatan, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi NTT di Hotel Sylvia Kupang Tanggal 23 – 26 Oktober 2022. Peserta kegiatan berjunlah 59 orang yang terdiri : Dokter Puskesmas di 11 Puskesmas di Kota Kupang, Dokter Klinik dari 8 Klinik di Kota Kupang, Dokter Puskesmas di 21 Kabupaten dan 19 orang peserta Lintas Program di Dinas Kesehatan, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi NTT. Metode kegiatan yang di gunakan adalah presentasi dan tanya jawab. Narasumber kegiatan terdiri dari : Direktorat Pelayanan Kesehatan Primer, Kementerian Kesehatan RI (Materi Kebijakan Pelayanan Kesehatan Primer dan Rujukan Non Spesialistik), Kepala Dinas Kesehatan, Kependudukan & Pencatatan Sipil Provinsi Nusa Tenggara Timur ( Materi Kebijakan Pelayanan Kesehatan Di Nusa Tenggara Timur), Dokter Spesialis dari RSAL Samuel J. Moeda ( Mayor laut (K) dr. Muhammad Ibrahim Sp. THT-KL, Materi : Tata Laksana Ekstrasi Benda Asing dari Dalam Hidung dan Penanganan Epistaksis/Mimisan), Dokter Spesialis dari RSUD Prof. W. Z. Johannes Kupang ( dr. Andreas Fernandez, Sp. PD, Materi : Tata Laksana Penyakit Diabetes Melitus, Hipertensi, & Asma), dr. Eunike, Sp.M, (Materi : Tata Laksana Kelainan Refraksi Pada Mata), dr. Maya Regina Manubulu, Sp.A. (Materi : Tata Laksana Asfiksia dan BBLR pada Bayi). Tujuan dari Kegiatan adalah : Penguatan Kompetensi SDM di Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP), Meningkatkan Mutu Pelayanan Kesehatan dan Keselamatan Pasien, Meningkatkan Kinerja Pelayanan Kesehatan di Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP). Kesepakatan dari Kegiatan adalah : Melakukan Rujukan Sesuai Dengan Alur Rujukan Secara Berjenjang, & Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota dan Provinsi Melakukan Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Sistem Rujukan di Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) dan Fasilitas Kesehatan Tingkat Lanjutan (FKTL). Oleh karena itu, Fasyankes Tk. I perlu di perkuat kemampuannya dalam memberikan pelayanan kesehatan, sehingga Rujukan Non Spesialistik (RNS) ke Fasilitas Kesehatan Tingkat Lanjutan tidak melebihi 2 %.

dr. Febri Seran _yankes dan Tim.

Kampanye Eliminasi Kusta, Eradikasi Frambusia dan Vaksinasi Covid-19

Mycrobacterium leprae. Menyerang kulit, saraf tepi dan organ tubuh lain.Mengakibatkan cacat penampilan dan fisik, gangguan sosialisasi, diskriminasi.Penularan dari penderita kusta yang belum pernah berobat. Penularan melalui pernafasan/kontak erat dan lama (2-5 tahun).

Penyakit frambusia merupakan penyakit menular yang disebabkan oleh bakteri Treponema pertenue dan ditularkan melalui kontak langsung dari cairan luka penderita ke luka terbuka pada orang yang sehat. Frambusia terutama menyerang anak usia kurang dari 15 tahun yang tinggal di daerah dengan sanitasi lingkungan dan akses terhadap air bersih yang buruk, serta kesadaran masyarakat akan kebersihan diri yang rendah. Tanpa penanganan yang tepat, penyakit frambusia dapat menyebabkan kecacatan yang menetap pada tubuh yang berdampak pada kualitas hidup dan status sosial penderitanya.

Penyakit kusta dan frambusia masih merupakan masalah kesehatan masyarakat di Indonesia khususnya di Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Eliminasi merupakan upaya pengurangan terhadap penyakit secara berkesinambungan di wilayah tertentu sehingga angka kesakitan penyakit tersebut dapat ditekan serendah mungkin agar tidak menjadi masalah kesehatan di wilayah yang bersangkutan

Eradikasi atau pemberantasan adalah pengurangan prevalensi penyakit melular pada populasi inang global atau regional menjadi nol, atau pengurangan prevalensi global ke jumlah yang dapat diabaikan

Penyakit kusta dan frambusia merupakan Penyakit Tropis Terabaikan atau Neglected Tropical Diseases (NTD) yang masih merupakan masalah kesehatan masyarakat di Indonesia. Kedua penyakit ini adalah penyakit menular yang paling sering bermanifestasi pada jaringan kulit dan bila tidak diobati dengan baik dapat menimbulkan kecacatan. Kecacatan yang terjadi bukan saja akan menimbulkan masalah pada fisik penderitanya melainkan juga pada ekonomi dan sosial penderita serta keluarga penderita.

Laporan WHO tahun 2021, pada tahun 2020 Indonesia berada di posisi ketiga negara dengan kasus kusta baru terbanyak di dunia yaitu mencapai 11.173 kasus. Sedangkan untuk kasus frambusia, indonesia berada posisi teratas negara dengan kasus frambusia di wilayah Asia Tenggara. Tahun 2021, terlapor 10.976 kasus baru kusta dari 34 provinsi dan 167 kasus frambusia dari 6 kabupaten/kota di 2 provinsi. Berdasarkan data, masih terdapat 101 kabupaten/kota yang belum mencapai eliminasi kusta. Sebanyak 459 kab/kota belum dinyatakan sebagai kabupaten/kota bebas frambusia terdiri dari 380 kabupaten/kota non endemis dan 79 kabupaten/kota endemis frambusia.

WHO melalui Roadmap Neglected Tropical Diseases (NTDs) Tahun 2021–2030 menetapkan target eliminasi kusta sebagai penyakit (zero leprosy) dan eradikasi frambusia di dunia tahun 2030. Indonesia menetapkan target 514 kabupaten/kota eliminasi kusta tingkat kabupaten dan bebas frambusia tahun 2024. Dalam rangka mewujudkan eliminasi kusta dan eradikasi frambusia di Indonesia, telah diterbitkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 11 Tahun 2019 tentang Penanggulangan Kusta.

dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 8 Tahun 2017 tentang Eradikasi Frambusia serta dilakukan berbagai tahapan kegiatan pencegahan dan pengendalian penyakit melalui pelaksanaan surveilans adekuat (zero reporting) bagi kabupaten/kota endemis dan non endemis, Pemberian Obat Pencegahan dan kegiatan inovasi lainnya untuk memutus mata rantai penularan penyakit.

 

Hasil Pelaksanaan Kegiatan Gerakan Masyarakat (GERMAS) Kampanye Eliminasi Kusta, Eradikasi Frambusia dan Vaksinasi Covid-19 di Kabupaten TTS sbb:

  1. Waktu dan Tempat :

Waktu : Kamis tanggal 27 Oktober 2022

Tempat : Aula Gereja Ebenhaezer Nobi-Nobi dan Halaman Kator Polsek Amanuban Selatan

  1. Peserta : Jumlah yang hadir pada saat pelaksanaan kegiatan kampanye sebanyak 200 orang dan vaksin covid-19 sebanyak 500 orang dari Kelurahan Niki-Niki dan Desa Nobi-Nobi
  2. Materi : Kebijakan Program Kusta dan Frambusia Nasional, Situasi Penyakit Kusta dan Frambusia di Nusa Tenggara Timur dan Gambaran Situasi Program P2 Kusta dan Frambusia di Kabupaten TTS
  3. Narasumber : Tim Kerja NTD Kemenkes RI, Dinkes Dukcapil Provinsi NTT dan Dinkes Kabupaten TTS
  4. Metode : Presentasi, Diskusi dan tanyajawab

Permasalahan

  1. Pemahaman Masyarakat tentang penyakit kusat dan frambusia masih rendah.
  2. Stigma kepada OYPMK dan Keluarga di masyarakat masih tinggi
  3. Sanitasi dan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) masih rendah
  4. Ketersedian air bersih di masyarakat masih kurang
  5. Masih ada mayarakat yang belum divaksin tahap pertama

Rekomendasi/RTL

  1. Melakukan kegiatan sosialisasi dan pemahaman terkait penyakit kusta dan frambusia kepada masyarakat
  2. Beri edukasi kepada masyarakat bahwa OYPMK dan Keluarga punya hak yang sama
  3. Beri edukasi kepada masyarakat untuk membersihkan lingkungan dan biasakan berperilaku Hidup Bersih dan Sehat
  4. Bina kerjasama lintas sektor untuk penyediaan air bersih dengan memanfaatkan sumber dana desa dan BOK

Kalau sudah tersedia vaksin agar koordinasi dan fasilitasi masyarakat untuk divaksin.

Berantas Demam Berdarah Dengue (DBD) dengan Implementasi Teknologi Nyamuk ber – Wolbachia

Wolbachia dalam tubuh nyamuk Ae. Aegypti bekerja menghambat replikasi virus dengue sehingga virus tidak dapat ditularkan dari satu orang ke orang yang lain. Penyelenggaraan Implementasi  Pilot Project Wolbachia untuk Penanggulangan Dengue,  akan dilaksanakan di  5 kota yaitu Kota Jakarta Barat, Kota Bandung, Kota Semarang, Kota Kupang, dan Kota  Bontang.

Wolbachia merupakan  inovasi sebagai  pelengkap program penanggulangan dengue di Indonesia.

Sehubungan dengan terbitnya Kepmenkes Nomor 1341 tahun 2022 tentang penyelenggaraan Pilot Project Penanggulangan Dengue maka akan dilaksanakan kegiatan Penyusunan Roadmaps dan Petunjuk Teknis Implementasi Pilot Project Wolbachia yang merupakan pedoman pedoman pelaksanaan implementasi Wolbachia.

Kegiatan Penyusunan Roadmaps dan petunjuk teknis Implementasi Pilot Project Wolbachia  dilakukan selama 4 hari di Yogyakarta tanggal 26 – 29 Oktober  2022 dengan 2 hari efektif.

Peserta kegiatan adalah  : Tim Kemenkes RI (Direktur Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular,Sekretaris Badan Kebijakan  Kesehatan,Inspektur III Inspektorat Jenderal,Biro Perencanaan dan Anggaran    Biro Pengadaan Barang/Jasa, Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat,  Tata Kelola Kesehatan Masyarakat,Biro Komunikasi dan Pelayanan Masyarakat, BiroHukum,

B2P2VRP Salatiga, Dinas Kesehatan Provinsi (DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, NTT, Kalimantan Timur, Jakarta Barat,  BBTKL PP (Surabaya, Jakarta, Banjar Baru, Yogyakarta, Banjar Baru) Dinas Kesehatan Kota (Bandung, Semarang, Kupang, Bontang, Tim Kerja Program dan Anggaran Setditjen P2P,Tim Kerja Hukum, Organisasi dan Hubungan Masyarakat Setditjen P2P, Tim Kerja Penyakit Tular Vektor Dit. P2PM, Tim Kerja Pengendalian Vektor Dit. SKK, Subag Adum P2PM, WHO Indonesia

Tujuan kegiatan penyusunan roadmaps dan petunjuk teknis implementasi pilot project Wolbachia adalah:

  • Sebagai pedoman dalam melakukan akselerasi implementasi teknologi Wolbachia yang telah terbukti efikasinya di Indonesia dan telah direkomendasi WHO
  • Melakukan advokasi kepada mitra potensial untuk tujuan pendanaan dan implementasi Wolbachia

Kegiatan yang dilaksanakan :

Hari I : Cek in peserta

Hari II :

Pembukaan dan sambutan oleh Direktur P2PM Kementerian Kesehatan RI.

  • Teknologi aegypti nyamuk ber-wolbachia adalah inovasi yang sangat baik untuk menurunkan angka kesakitan Dengue dan meminimalkan kegiatan fogging yang apabila dilakukan secara terus menerus dapat mencemari lingkungan dan manusia.
  • Implementasi Wolbachia dibutuhkan komitmen dan manajemen dan operasional yang baik dilapangan untuk menghasilkan koloni nyamuk ber-wolbachia 90%
  • Implementasi dapat dilakukan secara bertahap sesuai kesiapan fasilitas dan telur nyamuk ber-W
  • Kegiatan tersebut harus dilaksankan sesuai rencana dan kerjakan apa yang bisa dikerjakan
  • Teknologi ber-Wolbachia akan terus dipantau oleh kementerian kesehatan RI dalam implementasi dilapangan sesuai arahan Menteri Kesehatan RI.

Penyusunan Roadmaps dan Juknis Implementasi Pilot Project Wolbachia.

  • Penyusuanan Juknis tentang latar belakang, tujuan, Sasaran, Strategi dan Persiapan.
  • Penyusunan Roadmap tentang Latar Belakang, Startegi, Teknologi Wolbachia, Peta jalan implementasi 2023 – 2025.

Hari III :

Penyusunan Roadmaps dan Juknis Implementasi Pilot Project Wolbachia.

Diskusi Lanjutan tentang :

  • Penyusuanan Juknis tentang latar belakang, tujuan, Sasaran, Strategi dan Persiapan.
  • Penyusunan Roadmap tentang Latar Belakang, Startegi, Teknologi Wolbachia, Peta jalan implementasi 2023 – 2025.

Strategi implementasi teknologi ber – Wolbachia

  • Strategi manajemen dan organisasi (terbentuknya tim pelaksana implementasi dengan masing – masing tugas pokok, fungsi dan tanggungjawab dari tingkat Kabupaten/Kota hingga di tingkat Pusat
  • Strategi diagnostic dan monitoring Wolbachia (Frekuensi Wolbachia tercapai >60% diwilayah target rilis, pelaporan dan tersedianya alat,fasilitas dan SDM untuk melakukan monitoring
  • Strategi Pelibatan Masyarakat (Terbentuknya surat keputusan atau instruksi dari Kepala Daerah dan Pemerintah Daerah untuk mendukung dan berkomitmen dalam implementasi teknologi nyamuk ber – Wolbachia di wilayah target
  • Strategi Monitoring Dengue (Data insiden kasus termonitor dan terdokumentasi setiap bulan selama minimum 5 tahun sebelum, selama dan paska implementasi yaitu 1 tahun setelah penarikan ember nyamuk ber –Strategi Deployment dan monitoring (persiapan wolbachi untuk kegiatan dilapangan)
  • Strategi Media dan komunikasi (Tersedianya kanal informasi yang efektif terkait program implementasi teknologi nyamuk ber – Wolbachia sehinggga masyarakat dapat menerima informasi
  • Startegi Penyediaan telur dan logistic ( produksi telur nyamuk ber Wolbachia, logistic ember dan pakan, tersedia fasilitas, SDM, SOP

Strategi Pelepasan Nyamuk (tersedianya koloni nyamuk ae aegypti yang Wolbachia dengan populasi nyamuk lokal, pelepasan nyamuk ber-wolbachia 90%, tersedianya Sumber Daya Manusia.

Hari IV :

Penutupan : Oleh Kasubdit Arbovirosis Kementerian Kesehatan RI

Pesan Kunci dalam Penerapan Teknologi Aedes aegypti ber-Wolbachia 

  • Metode Wolbachia menjadi pelengkap dari program pengendalian DBD yang sudah berjalan.
  • Teknologi Wolbachia efektif menurunkan 77% kasus DBD dan menurunkan 86% tingkat rawat.
  • Teknologi Wolbachia sudah terbukti aman untuk lingkungan dan manusia, berdasarkan penelitian para ahli independen dari berbagai latar belakang keilmuan.
  • Teknologi Wolbachia diimplementasikan dengan penitipan ember berisi telur nyamuk Aegypti ber-Wolbachia, kemudian nyamuk akan kawin dan berkembang biak dengan nyamuk olba sehingga memperbanyak populasi nyamuk Ae.aegypti ber- Wolbachia yang tidak menularkan virus dengue.
  • Dengan 1 kali periode penitipan ember, Wolbachia dapat  bertahan untuk jangka Wolbachia.

Keberhasilan teknologi Wolbachia perlu dukungan dari stakeholder baik lintas program maupun lintas olbac misalnya :    Gubernur/Bupati/Walikota/Camat/Lurah/Kades/RT/RW dan masyarakat/toma/toga/kader.

Rencana Tindak Lanjut dan Harapan

  • Teknologi Wolbachia dapat diaplikasikan dengan dengan dukungan dari berbagai stakeholder.
  • Teknologi Wolbachia menjadi Program Resmi Kemenkes dan didukung dengan alokasi anggaran
  • Perencanaan dan Pelaksanaan teknologi Wolbachia tahun 2022 – 2025 dan akan dimulai awal tahun 2023
  • Teknologi Wolbachia menjadi inovasi dalam pengendalian Dengue
  • Pelaksanaan Teknologi Wolbachia di Kota Kupang tahun 2023 .

Teknologi Wolbachia diharapkan mendapat atensi dan dukunagn dari Pemerintah dan  masyarakat.

Pengelolaan Gizi Buruk Terintegrasi di Provinsi NTT

Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur telah mengupayakan dalam menghadapi masalah kekurangan gizi.  Hasil RISKESDAS Tahun 2018, angka stunting di NTT  42,7%  tertinggi di Indonesia dan angka wasting tertinggi ke 7 sebesar 12,8%.   Berdasarkan data tersebut diatas maka pemerintah NTT telah melakukan berbagai upaya percepatan dan penanggulangan masalah gizi  dan dari hasil e-PPGBM (elektronik – Pencatatan dan Pelaporan Gizi Berbasis Masyarakat) yang diperoleh dari hasil operasi timbang balita di posyandu yang dilakukan 2 kali setahun pada bulan Februari dan Agustus mulai tahun 2018 sampai dengan tahun 2022 menunjukkan hasil adanya penurunan prosentase stunting yang signifikan  yaitu 35,4 % tahun 2018 turun menjadi 17,7 % pada tahun 2022.

Pengelolaan Gizi Buruk Terintegrasi adalah pendekatan pencegahan dan tata laksana gizi buruk yang terdiri dari 4 komponen, yaitu mobilisasi masyarakat, tata laksana balita gizi buruk tanpa komplikasi medis di layanan rawat jalan, tata laksana balita gizi buruk dengan komplikasi medis di layanan rawat inap dan pemberian konseling dan/atau makanan tambahan untuk balita gizi kurang tanpa komplikasi.

Program Pengelolaan gizi buruk terintegrasi telah dilaksanakan di Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) dalam mencegah dan mengobati anak balita gizi buruk sejak tahun 2018  di satu kabupaten dan diperluas, dimana hingga tahun 2022, Pengeloaan gizi  buruk terintegrasi telah dilatihkan dan dilaksanakan di seluruh 22 kabupaten/kota di NTT.

Untuk menindaklanjuti pelaksanaan Pengeloaan Gizi Buruk Terintegrasi di seluruh kabupaten/kota di NTT, diperlukan Orientasi  tata laksana balita gizi buruk bagi tim asuhan gizi puskesmas yang terdiri dari Dokter Puskesmas, ahli gizi puskesmas dan Perawat atau bidan, sehingga bisa mengintervensi balita gizi buruk tepat waktu dan berkualitas. Selain itu, dengan adanya pencatatan, dan pelaporan yang baik dan terintegrasi dari tingkat posyandu, desa, Puskesmas, dan kabupaten membuka kesempatan untuk berbagi dan menganalisa data penanganan masalah gizi buruk guna optimalisasi pelaksanaaan program di setiap kabupaten.

Kegiatan Orientasi Tata Laksana Balita Gizi Buruk Bagi Tenaga Kesehatan di Kabupaten Sumba Timur  di ikuti oleh 48 orang terdiri dari 24 tenaga gizi puskesmas , 10 Dokter Puskesmas dan 10 Bidan Koordinator dan  4 orang Perawat yang tersebar di 24 Puskesmas di Kabupaten Sumba Timur

Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan kompetensi Tenaga Kesehatan (tim asuhan gizi) di puskesmas dan memahami  tentang proses terjadinya masalah gizi sehingga dapat menetapkan diagnose  dan selanjutnya melakukan intervensi dengan tepat dan cepat terhadap balita yang mengalami masalah gizi khusunya balita gizi buruk.

Untuk balita yang berstatus gizi buruk perlu dilakukan perawatan yang optimal sehingga balita dapat pulih kembali. Penerapan standar tatalaksana gizi buruk di puskesmas dan rumah sakit di masing-masing Puskesmas dapat bervariasi karena adanya perbedaan dalam jumlah dan mutu tenaga, mobilitas tim tatalaksana gizi buruk yang telah berpindah (mobilitas tenaga) serta sarana dan faktor lainnya yang mempengaruhi hasil penanganan gizi buruk, sehingga dilakukan Orientasi Tatalaksana Anak Gizi Buruk di tingkat puskesmas untuk menyeragamkan tatalaksana anak gizi buruk di setiap wilayah kerja baik puskesmas/panti rawat gizi maupun rumah sakit.

Adapun materi yang disampaikan pada Orientasi tata laksana balita gizi buruk bagi tim asuhan gizi puskesmas ( dokter,perawat/bidan dan ahli gizi ) adalah :

  • Memahami kebijakan pencegahan dan tata laksana gizi buruk pada balita
  • Melakukan Pengelolaan Terintegrasi Upaya Penanggulangan Gizi Buruk pada Balita
  • Melakukan Pencegahan dan Penemuan Dini Gizi Buruk pada Balita Di puskesmas
  • Melakukan Tata Laksana Umum Gizi Buruk Pada Balita
  • Menerapkan Tata Laksana Gizi Buruk pada Balita Di Layanan Rawat Jalan
  • Menerapkan Tata Laksana Gizi Buruk pada Balita Di Layanan Rawat Inap
  • Praktek Pembuatan Formula
  • Praktek Pemantauan Pertumbuhan
  • Kunjungan lapangan ke sasaran Balita Gizi Buruk
  • RTL di Tingkat Puskesmas

Orientasi Orientasi tata Laksana Balita Gizi Buruk Bagi Tenaga Kesehatan (tim asuhan gizi puskesmas ) di Kabupaten Sumba Timur  ini dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Sumba Timur   pada tanggal 18 s/d 21 Oktober  2022 di Aula SMA N 2 Waingapu,  Kabupaten Sumba Timur.

Diharapkan dengan telah terlatihnya Tim Asuhan Gizi Puskesmas  ini cakupan penemuan dini dan rujukan kasus gizi buruk melalui penemuan aktif semakin baik dan segera mendapat intervensi yang tepat agar di kabupaten Sumba Timur dalam Penanganan balita gizi buruk bisa mencapai 100 %, dan percepatan penurunan stunting bisa segera di atasi.   Kabupaten Sumba Timur saat ini mempunyai Komitmen untuk menurunkan  angka stunting menjadi 12 % pada tahun 2023.