Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (RS), menegaskan setiap penyelenggaran Rumah Sakit wajib memiliki izin operasional yang diberikan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang kembali selama memenuhi persyaratan. Pada masa Pandemi COVID-19, sesuai Surat Edaran Menteri Kesehatan Nomor 45 Tahun 2020, izin operasional RS yang telah selesai masa berlakunya pada masa Pandemi dinyatakan tetap berlaku sampai 1 tahun setelah COVID-19 tidak lagi dinyatakan sebagai pandemi. Surat Edaran ini akhirnya diperbaharui dengan Surat Edaran Menteri ini kemudian diperbaharui dengan Surat Edaran Menteri Kesehatan Nomor 133 Tahun 2022 yang dimana RS yang masa ijin operasionalnya sudah selesai dinyatakan masih tetap berlaku dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sejak surat Edaran ditetapkan (18 Februari 2022). Oleh karena itu, RS yang telah selesai masa izin operasionalnya wajib melakukan perpanjangan izin operasional paling lambat tanggal 18 Agustus 2022.

 

Menindaklanjuti hal tersebut, maka Dinas Kesehatan, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi NTT melakukan visitasi ke dua rumah sakit di Kabupaten Lembata, sesuai undangan dari Dinas Kesehatan Kabupaten Lembata. Tim DinkesDukcapil memenuhi undangan yang diberikan pada 14–17 Juni 2022. Tim Visitasi Perpanjangan Izin Operasional RS Bukit dan RS Damian Lewoleba terdiri dari perwakilan Dinas Kesehatan, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi NTT Jefry Aryandra, SKM; Kepala Seksi Pelayanan Kesehatan Rujukan, perwakilan dari Dinas Kesehatan Kabupaten Lembata dr. Goerillya Noning, Veronika Peni, SP mewakili Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lembata dan dr. Aletha Pian, MPH sebagai perwakilan Perhimpunan Rumah Sakit Seluruh Indonesia (PERSI) Provinsi NTT. Adapun Visitasi Tim ini dilakukan dalam rangka pemberian rekomendasi dari Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Lembata  untuk perpanjangan izin operasional Rumah Sakit Bukit Lewoleba dan Rumah Sakit Damian Lewoleba.

 

Hari pertama tim melapor diri kepada Plt. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Lembata, Drs. Bala Warat Gabriel, MM, sekaligus melakukan pertemuan dengan jajaran Bidang Pelayanan Kesehatan Dinas Kesehatan Kabupaten Lembata untuk persiapan pelaksanaan visitasi ke dua rumah sakit. Pada hari kedua tim melaksanakan visitasi di RS Bukit Lewoleba. Sesampainya di RS Bukit, tim disambut oleh Ketua Yayasan Papa Miskin Keuskupan Larantuka, RD Yohanes Angka Wokal dan Direktur RS Bukit Lewoleba, dr. Amilia Tjahjadi. Tim lalu melaksanakan kegiatan dengan menelaah kesesuaian sarana, prasarana, alat kesehatan, sumber daya manusia dan pelayanan yang dimiliki oleh RS Bukit Lewoleba  dengan standar RS Kelas D yang terdiri dari 60 item penilaian. Berdasarkan hasil telaah tersebut kemudian disimpulkan bahwa RS Bukit Lewoleba layak mendapatkan rekomendasi perpanjangan izin operasional RS seperti yang termuat dalam berita acara. Hari ketiga pelaksanana kegiatan, tim melakukan visitasi ke RS Damian Lewoleba dan disambut oleh Kepala Keperawatan RS Damian, Abon Boli Marieta, Amd.Kep. Setelah arahan awal oleh Plt. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Lembata, tim lalu melakukan telaah atas kesesuaian sarana, prasarana, alat kesehatan, sumber daya manusia dan pelayanan yang dimiliki oleh RS Damian Lewoleba  dengan standar RS Kelas D yang terdiri dari 60 item penilaian. Hasil dari telaah ini berupa berita acara yang memuat bahwa RS Damian Lewoleba juga layak untuk mendapat rekomendasi perpanjangan Izin Operasional Rumah Sakit.

 

Hasil kegiatan visitasi ini dituangkan dalam berita acara hasil visitasi dari RS Bukit dan RS Damian Lewoleba kemudian diserahkan oleh tim kepada Plt. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Lembata, dan berdasarkan berita acara tersebut maka Plt. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Lembata mengeluarkan Surat Rekomendasi Perpanjangan Izin Operasional RS Bukit Lewoleba dan RS Damian Lewoleba untuk kemudian diberikan ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Lembata, guna pengurusan lebih lanjut. Plt. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Lembata Drs. Bala Warat Gabriel, MM dalam acara penandatanganan rekomendasi dan penyerahan ke DPMPTSP Kabupaten Lembata mengucapkan terima kasih atas pelaksanaan visitasi oleh tim di RS Bukit dan RS Damian Lewoleba, dan telah memberikan gambaran yang jelas tentang kondisi aktual kedua RS tersebut. Beliau juga menyatakan bahwa hal-hal yang masih perlu dilengkapi ataupun ditingkatkan oleh kedua RS tersebut akan menjadi perhatian bersama antara Pemerintah Daerah dan Yayasan pemilik RS, monitoring dan evaluasi terkait hal ini akan dilaksanakan enam bulan setelah Rekomendasi Perpanjangan Izin Operasional diberikan.

 

Setelah pelaksanaan visitasi di RS Bukit dan RS Damian Lewoleba, Tim dari Dinas Kesehatan, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi NTT dan PERSI Provinsi NTT kembali ke Kupang melalui Larantuka. Seluruh pembiayaan kegiatan ini berasal dari RS Bukit Lewoleba dan RS Damian Lewoleba, dan dalam melaksanakan tugas, Tim Visitasi tidak menerima hadiah dalam bentuk apapun dari pihak-pihak yang terlibat dalam kegiatan ini.

#VisitasiRSNTT

#JaminanPelayananRSNTT

#RumahSakitNTT

#WBM

#WBBM

#IntegritiASN

Kupang 08 Februari 2022, Wakil Walikota Kupang Bersama Pimpinan Forkopinda Kota Kupang telah melakukan peninjaun tempat Isoter di UPTD Pelatihan Tenaga Kesehatan Dinas Kesehatan, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi NTT. Sesuai dengan arahan Presiden tentang Kesiapsiagaan suatu daerah yang menghadapi gelombang Omicron, agar di setiap daerah harus mempersiapkan dan mengantisipasi kenaikan gelombang Omicron. Berdasarkan pantauan Beliau 90% Sudah siap, tinggal hal-hal yang perlu dibahas yaitu manusianya/tenaga, bisa tenaga medis, tenaga non medis, tenaga manajemen untuk Kelola ini diluar struktur organisasi yang ada, karena ini menjadi satu manajemen baru. Oleh karena itu nantinya dalam rapat koordinasi dengan pemerintah Provinsi, Pemerintah kota kupang akan membahas bagaimana manajemen terhadap daerah isoter serta mengecek infrastruktur, sarana dan prasarana yang perlu dipersiapkan agar orang yang menjalani perawatan merasa betah dan tidak membosankan serta bagamana metode kerja.

• 

• 

• 

• 

Gubernur NTT Viktor Bungtilu Laiskodat mengingatkan para Bupati dan Walikota se-Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) memprioritaskan masalah kesehatan selama tahun 2022 termasuk masalah Malaria yang terjadi setiap tahun dan angka tertinggi tercatat terjadi di sejumlah Kabupaten sedaratan Pulau Sumba.

Menurut Gubernur NTT Viktor Laikodat, Malaria dan Demam Berdarah merupakan masalah prioritas yang menjadi perhatian semua kepala Daerah di Nusa Tenggara Timur, selain percepatan program vaksinasi dan penanganan stanting.

Bahkan ia menegaskan bahwa, kasus Malaria sudah menjadi agenda serius pemerintah pusat selain covid-19, stunting, dan kasus kematian ibu dan anak.

Menurut Gubernur Viktor Laiskodat, Pemerintah NTT mencatat penanganan kasus malaria terbaik terjadi di Kabupaten Manggarai Timur.

Sementara yang perlu menjadi perhatian adalah di Kabupaten sedaratan Pulau Sumba.

Karena kasus Malaria tertinggi berdasarkan catatan Pemerintah Provinsi NTT terdapat di Kabupaten Sumba Barat Daya.

“Tentang malaria, Presiden sudah menyampaikan hal ini. Dan di NTT itu yang terbaik di Kabupaten Manggarai Timur. Sedangkan yang berat itu Sumba secara keseluruhan,” tegas Gubernur NTT di Aula Rujab Gubernur NTT, awal Desember 2021.

Gubenur NTT juga menegaskan bahwa, sebagai daerah pariwisata perlu mengantisipasi dengan benar masalah kesehatan, karena bukan saja covid-19 yang menjadi prioritas perhatian saat ini akan tetapi stunting, malaria, dan kematian ibu dan anak juga menjadi porsi perhatian lebih oleh Pemerintah Daerah.

“Sumba Barat Daya paling tinggi Malaria. Dan Bapak Presiden sudah menyampaikan ini menjadi perhatian kita. Walaupun daerah lain sangat rendah bahkan sudah tidak ada, tapi jangan anggap remeh masalah ini. Contoh di Sumba itu. Nanti orang ke Sumba dan dia terjangkit Malaria, tentu akan berpengaruh terhadap daerah lainnya. Jadi ini mestinya diperhatikan bersama semua Kepala Daerah,” tegas Gubernur VBL.

Oleh karena itu, Gubernur NTT meminta para Kepala Daerah di NTT khususnya di Pulau Sumba selalu membangun kerja kolaborasi, baik dengan Pemerintah Pusat maupun dengan Lembaga-Lembaga Non-Pemerintah seperti Sumba Foundation untuk menangangi kasus Malaria.

“Bupati Sumba Timur, Sumba Tengah, Sumba Barat, dan Sumba Barat Daya, tolong serius anggarannya dan membangun kerja kolaborasi. Di Sumba itu ada Sumba Fondation. Jadi ada dokter yang sudah bertugas di sana dan nanti ada dokter dari Kementerian Kesehatan ke Sumba, nanti kita duduk bersama untuk membicara secara baik penanganan kasus malaria ini. Karena Sumba itu adalah salah satu daerah pariwisata kita di NTT. Ini harus kita jaga bersama,” tegas Gubernur NTT lebih lanjut.

Menanggapi Kasus Demam Berdarah dan Malaria yang terjadi hampir setiap tahun pada saat musim penghujan dan himbauan Gubernur NTT, Ketua Karang Taruna Kota Kupang Stenly Boymau mengharapkan, para Kader Karang Taruna mulai melakukan gerakan kebersihan bersama di Lingkungannya masing-masing bekerjasama para Ketua RT-RW melakukan foging, membersihkan sampah-sampah menumpuk, dan genangan-genangan air yang menyebabkan hidupnya jenting-jenting nyamuk.

“Tahun lalu diawal tahun seperti ini ada teridentifikasi ratusan kasus dan ada lima atau sepuluh orang warga Kota Kupang yang meninggal dunia. Sehingga karang taruna Kota Kupang tahun lalu (2021) melakukan aksi foging massal di empat Kelurahan zona merah DBD dengan daya jangkauan rumah lima ratus lebih.  Tahun ini kita sudah memprogramkan itu,” ungkap Stenly Boymau.

“Saya serukan kepada teman-teman kader untuk jangan menunggu sampai waktunya tiba untuk kita melaksanakan programnya. Tetapi mari membangun kerjasama dengan Pemerintah RT, RW, Kelurahan, sampai tingkat Kota Kupang, melakukan gerakan bersama membersihkan sampah-sampah yang medah menampung air, karena tempat-tempat itu yang biasa menampung jentik-jentik nyamuk. Jangan kita menunggu tetapi mulai bergerak bersama, sehingga kasus ini diminimalisir atau menghilangkannya, dan tidak terjadi lagi korban,” imbaunya lebih lanjut.

Ketua Karang Taruna Kota Kupang Stenly Boymau juga menghimbau semua Kader Karang Taruna di Kota Kupang membangun kerjasama Pemerintah, mulai dair tingkat RT-RW hingga Pemerintah Kota Kupang, melakukan upaya edukatif, agar masyarakat sedini mungkin memproteksi diri terhadap DBD yang selalu menjadi persoalan bersama setiap tahun baik di Kota Kupang maupun Kabupaten lainnya di Nusa Tenggara Timur.

Sumber : Alo Tani, RRI Kupang – 05 Januari 2022*