Posts

Resmi jadi kabupaten ODF Ke-6, Malaka persembahkan kado ulang tahun untuk NTT

/0 Comments/in /by

Isu sanitasi telah menjadi isu global dan masuk dalam Tujuan Pembangunan (Sustainable Development Goals, SDGs), yang menargetkan akses universal sanitasi aman dan merata pada tahun 2030.  Indonesia sendiri menargetkan 0% buang air besar sembarangan (BABS) dan 15% akses sanitasi aman pada 2024. Secara umum, dari tahun ke tahun telah terjadi peningkatan akses sanitasi termasuk di wilayah Nusa Tenggara Timur (NTT). Pada akhir 2022, akses sanitasi Provinsi NTT mencapai 90% (Profil Kesehatan Provinsi NTT) . Sedangkan untuk jumlah desa Stop BABS atau Open Defecation Free (ODF) yang menjadi salah satu indicator RPJMN dan Renstra Dinas Kesehatan, Kependudukan dan Pencatatan Sipil (target 70% pada tahun 2023) telah mencapai angka 74% pada kondisi awal Desember 2023, yaitu sebanyak 2.509 dari 3.347 desa di NTT (Sumber: Laporan bulanan program Kesehatan Lingkungan Kab/kota Tahun 2023). Pada Desember 2023, tercatat sudah 6 kabupaten/kota yang telah menyatakan diri sebagai kabupaten yang 100% penduduknya telah Stop BABS atau kabupaten ODF, antara lain : Kota Kupang, Alor, Manggarai, Flores Timur, Belu, dan Kabupaten Malaka yang baru saja melalui proses verifikasi. Dalam Rapat Pleno Verifikasi Lapangan Pilar 1 STBM (Sanitasi Total Berbasis Masyarakat), Stop BABS, yang dipimpin oleh Asisten Administrasi Umum Setda Kabupaten Malaka, Gregorius Fatin, SH di Aula Kantor Bupati Malaka (20/12/2023), Kabupaten Malaka dinyatakan Layak untuk mendeklarasikan diri sebagai Kabupaten ODF, berdasarkan hasil verifikasi dokumen dan verifikasi lapangan oleh Tim Forum Air Minum dan Penyehatan Lingkungan (AMPL) Pokja PKP Provinsi NTT. Rapat pleno tersebut dihadiri oleh para camat, kepala desa, kepala puskesmas dan Tenaga Sanitasi Lingkungan dari seluruh wilayah Kabupaten Malaka. Dalam sambutannya, beliau mengatakan bahwa capaian ini adalah hasil kerja keras dari berbagai pihak yaitu dari lintas sektor, mitra terkait, pemerintah kecamatan dan desa serta masyarakat. Ke depannya tenaga kesehatan dan pihak kecamatan harus selalu berkoordinasi dengan pemerintah desa untuk terus mendampingi masyarakat agar tidak kembali ke perilaku BABS lagi, sehingga status ODF tetap dipertahankan. Untuk diketahui, sebelum mencapai status ODF kabupaten, Malaka telah melewati serangkaian proses. Tim Verifikasi Pilar 1 STBM Kabupaten Malaka dalam hal ini Forum AMPL Provinsi NTT melakukan 2 tahap verifikasi yaitu verifikasi dokumen yang dilakukan secara online dan verifikasi lapangan berupa kunjungan langsung ke desa/kecamatan kabupaten Malaka. Pembentukan Tim Verifikasi STBM Pilar 1 Provinsi dilakukan setelah diterimanya surat permohonan verifikasi Stop BABS dari Pemerintah Daerah Kabupaten Malaka kepada Pokja Perumahan dan Pemukiman (PKP)Forum AMPL Provinsi NTT. Tim verifikasi STBM Pilar 1 Kabupaten Malaka Tingkat Provinsi beranggotakan 15 personil yang terdiri dari beberapa instansi yaitu Bappelitbangda Provinsi NTT, Dinas Kesehatan, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi NTT, HAKLI Provinsi NTT, Poltekes Kemenkes RI, TP PKK Provinsi NTT, dan FKM Universitas Nusa Cencana Kupang. Turut serta dalam kegiatan tersebut tim dari Dinas Kesehatan, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi NTT dari Seksi Kesehatan Lingkungan, Kesehatan Kerja dan Olahraga yang ditugaskan oleh Ibu Ruth D. Laiskodat, S.Si,Apt,MM selaku Kepala Dinas.

Selain itu, dalam rapat pleno juga disampaikan hasil verifikasi lapangan yang berlangsung tanggal 19 Desember 2023 di 12 kecamatan di Kabupaten Malaka, oleh Kepala Bidang Infranstruktur dan Kewilayahan Bappelitbangda Provinsi NTT, Yohanes Paut, ST,MT. Hasil verifikasi lapangan menunjukan bahwa semua desa yang dikunjungi pada 12 kecamatan sudah 100% Stop BABS. Beliau mengatakan bahwa pencapaian ini merupakan kado ulang tahun dari Kabupaten Malaka untuk NTT, karena bertepatan dengan Hari Ulang Tahun ke 65 Provinsi NTT tanggal 20 Desember 2023. Dalam pemaparan juga disampaikan ucapan terima kasih kepada Yayasan Plan Internasional Indonesia yang bekerjasama dengan Yayasan Pijar Timur Malaka yang telah mendampingi dan memfasilitasi pelaksanaan kegiatan STBM di Kabupaten Malaka mulai tahun 2018 sampai dengan tahap akhir proses verifikasi. Dengan pencapaian sukses Pilar 1 ini diharapkan koordinasi dan kerjasama yang bersinergi terus dilakukan antar lintas sektor terkait sehingga 4 pilar lain dalam STBM dapat diimplementasikan dengan baik, demi NTT yang lebih bersih, lebih sehat.

(Penulis : Stefany Aran)

Asean Dengue Day (ADD) Validasi Data Nasional

/0 Comments/in /by

Penyakit Demam Berdarah Dengur (DBD) adalah penyakit yang disebabkan oleh virus dan ditularkan/disebarkan oleh nyamuk Aedes sp. Penyakit DBD ditularkan oleh vektor nyamuk Aides Agpty dan terdapat di wilayah tropis termasuk Provinsi NTT.  Permasalahan global bahwa 2,5 – 3 milyar orang beresiko terserang penyakit ini, terutama penduduk yang tinggal di daerah perkotaan di negara tropis dan sub tropis, diperkirakan terdapat sekitar 50 – 100 juta kasus DBD per tahunnya dan sebanyaknya 500.000 kasus DBD memerlukan perawatan di rumah sakit, setiap tahunnya menyerang 90% anak – anak berusia di bawah 15 tahun. Rata – rata kematian kasus DBD mencapai 5% secara epidemik bersifat siklis (terulang pada jangka waktu tertentu). Hari Demam Berdarah Dengue ASEAN (ASEAN Dengue Daya) yang diperingati setiap tanggal 15 Juni yang bertujuan meningkatkan  komitmen bersama Negara – Negara di ASEAN untuk memperkuat kerjasama dan komitmen regional dalam upaya penanggulangan Dengue dan selanjutnya diselenggarakan setiap tahun oleh semua Negara Anggota ASEAN. Dalam rangka memperingati Asean Dengue Day maka dilaksanakan kegiatan validasi data nasional bagi pengelola program 34 Provinsi se Indonesia Kegiatan dilaksanakan selama 3 (tiga) hari mulai tanggal 4 – 6 Desember 2023 metode  luring  di Santika Bogor Hotel & Resort. Peserta dalam kegiatan pengelola program 34 Provinsi, tim Arbovirosis. Narasumber Direktur P2PM, Ketua Tim Arbovirosis, Tim Arbovirosis, Kepala Dinas Kesehatan Kalimantan Timur, PT Zamasco.

Kegiatan yang dilaksanakan : 

Hari I : Kedatangan Narasumber, Panitia dan Peserta Provinsi kemudian dilakukan registrasi

Hari II : Pembukaan kegiatan oleh Katimja Arbovirosis

Sambutan dan arahan sekaligus embuka kegiatan dengan resmi. Dalam sambutan tersebut disampaikan hal – hal sebagai berikut :  Perlu meningkatkan manajemen pencatatan dan pelaporandan kualitas data yang tepat, akurat dan real time dapat menggambarkan situasi sesungguhnya penyakit DBD di masyarakat sehingga pada akhirnya menghasilkan perencanaan strategis /upaya yang tepat untuk pencegahan dan penanggulangan DBD. Advokasi dan sosialisasi dilaksanakan secara terus menerus baik kepada Pemerintah untuk mendukung pelaksanaan program serta kepada masyarakat tentang informasi pencegahan dan pengendalian DBD. Melakukan inovasi – inovasi praktek baik dan mengadop hal – hal baru di daerah masing – masing untuk meningkatkan pencegahan dan penanggulangan DBD. Meningkatkan PSN 3 M Plus secara rutin dan melakukan Gerakan 1 Rumah 1 Jumantik di wilayah Daerah masing – masing Provinsi  serta meningkatkan tatalaksana DBD di fasilitas pelayanan kesehatan masyarakat. Untuk mendapatkan data yang akurat maka diperluakan aplikasi sebagai penunjang pencatatan dan pelaporan salah satunya adalah SIARVI (Sistim Informasi Arbovirosis).

Hari III : Kepulangan semua Peserta

Rencana Tindak Lanjut

  1. Seluruh peserta melaporkan hasil pertemuan ke pimpinan masing-masing
  2. Pihak Dinas Kesehatan Provinsi senantiasa  memantau laporan – rekapituilasi Dengue dan Arbovirosis lainnya di wilayah masing-masing secara rutin dan cermat setiap saat atau pada waktu-waktu tertentu yang dianggap potensi menimbulkan Kejadian Luar Biasa (KLB) DBD dan Arbovirosis lainnya.
  3. Terkait pernyataan point No. 2, mendorong Dinas Kesehatan Kab./Kota berdasarkan analisis situasi wilayah membuat Surat Edaran Bupati/Walikota dalam rangka upaya pencegahan dan pengendalian infeksi dengue (DBD) dan Arbovirosis lainnya di wilayah kerja masing-masing.
  4. Aplikasi SIARVI agar digunakan secara bijaksana  dan tetap memperhatikan segala sesuatu yang penting (update password secara berkala) agar terhindar dari penyalahgunaan dan hal-hal lain yang merugikan instistusi kesehatan dan kementerian/lembaga lainnya.
  5. Aplikasi SIARVI digunakan dan diisi data secara real time sesuai format yang terstandarisasi dalam Aplikasi SIARVI.
  6. Format excel yang terstandarisasi dalam Aplikasi SIARVI dengan segala perubahan (ditambah/dikurangi) sesuai kebutuhan, akan dilakukan melalui kaidahkaidah yang telah ditentukan.
  7. Data pencatatan dan pelaporan yang real time dalam Aplikasi SIARVI digunakan untuk melakukan tindakan lebih lanjut dalam  pengendalian infeksi dengue dan Arbovirosis lainnya      dan senantiasa      mengupayakan           menghindari fatalitas/kematian.

Dinas Kesehatan Provinsi dan Dinas Kesehatan Kab/Kota membangun komunikasi dan koordinasi dengan pihak-pihak terkait sesuai data atau informasi yang diperlukan untuk analisa situasi yang akan diproses melalui Aplikasi SIARVI. Komunikasi dilakukan terhadap   Pemerintahan Daerah, RSUD, RS Swasta, Klinik Swasta, Praktek Dokter Mandiri (PDM), Balai Besar Teknologi Kesehatan Lingkungan Pencegahan Pengendalian (BBTKL-PP) dan Balai Teknik Teknologi Kesehatan Lingkungan Pencegahan Pengendalian (BTKL-PP).

TOT Upaya Promotif Preventif Kesehatan Jiwa

/0 Comments/in /by

Masalah kesehatan jiwa semakin mendapat perhatian  masyarakat dunia. Satu atau lebih gangguan jiwa dan perilaku dialami oleh 25% dari seluruh penduduk pada suatu masa dari hidupnya. World Health Organization (WHO) menemukan bahwa 24% pasien yang berobat ke pelayanan kesehatan primer memiliki diagnosis gangguan jiwa. Kebijakan nasional yang tercantum dalam Peta Strategis, Rencana Aksi Kesehatan Jiwa tahun 2020-2024, Pada lampiran RPJMN 2020-2024, dan Standar Pelayanan Minimal(SPM) di Provinsi dan Kabupaten/kota Bidang Kesehatan tahun 2020-2024. Dengan demikian perlu peningkatan kapasitas tenaga kesehatan di layanan primer (FKTP) di samping supervisi dari tenaga profesional kesehatan jiwa. Peningkatan kapasitas tersebut berupa Pelatihan bagi Pelatih (TOT) Pengelola Program Kesehatan Jiwa dan Pengelola Program Promosi Kesehatan di Kab/Kota tentang Upaya Promotif Preventif Kesehatan Jiwa di FKTP.

Melakukan pelatihan peningkatan kemampuan dan keterampilan bagi petugas kesehatan sebanyak 30 orang peserta, berasal dari Kota Kupang, TTS, TTU, Belu, Malaka, Alor, Ngada, Manggarai Barat dan Sumba Barat , TOT ini bertujuan agar peserta memiliki kemampuan untuk melakukan penatalaksanaan  kasus gangguan jiwa terpadu di Fasilitas Pelayanan Kesehatan Primer (FKTP). TOT Upaya Promotif Preventif Kesehatan  Jiwa bertempat di UPTD Latnakes Kupang, tanggal 20 sd 25 Nopember 2023.

  1. Pelatihan Bagi Pelatih Promotif dan Preventif Kesehatan Jiwa Di Pelayanan Kesehatan Primer Bagi Petugas Kesehatan dalam pelaksanaanya menggunakan kurikulum baku yang diterbitkan oleh Kementrian Kesehatan RI.
  2. Jadwal dirancang oleh Pengendali Pelatihan bersama sama dengan Tim Fasilitator meliputi materi dasar, materi inti dan materi penunjang dengan total jam pembelajaran adalah 49 Jam Pelajaran
  3. Hasil pre test  TOT Promotif dan Preventif Kesehatan Jiwa Nilai Tertinggi 88 Nilai Terendah 20 Rata-Rata Kelas 54
  4. Hasil post test. TOT Promotif dan Preventif Kesehatan Jiwa     Nilai terendah post test 84, nilai tertinggi 100 dengan rata-rata 85

Kesimpulan dari TOT Promotif Preventif Kesehatan Jiwa sebagai brikut :

  1. Pelatihan  Pelatihan Bagi Pelatih Promotif dan Preventif Kesehatan Jiwa di Pelayanan Kesehatan Primer Bagi Petugas Kesehatan dilaksanakan di UPTD Latnakes Kupang tanggal 20 – 25 Nopember Tahun 2023 berjalan dengan baik
  2. Dengan terlatihnya 30 orang tenaga Kesehatan Jiwa maupun Promosi kesehatan dapat menjadi pelopor atau pioner dalam memberikan pelayanan kesehatan jiwa di tingkat FKTP sebagai ujung tombak bagi masyarakat dii wilayah kerjanya masing – masing.
  3. Peserta mempuyai keinginan serta dedikasi yang tinggi dalam memberikan pelayanannya bagi masyarakat di wilayah kerjanya masing masing.

(Andre Palyama)

Rapat Koordinasi Dan Pembentukan Tim Pengarah Kesehatan Jiwa Masyarakat Tahap 2

/0 Comments/in /by

TPKJM merupakan suatu wadah koordinatif lintas sektor dalam pencegahan dan penanggulangan masalah kesehatan jiwa dan psikososial yang terdiri dari tim pembina (tingkat pusat), tim pengarah (tingkat provinsi) dan tim pelaksana (tingkat kabupaten kota). Tugas TPKM yakni: mengidentifikasi, mengklarifikasi dan memetakan permasalahan Keswa dalam rangka merumuskan kebijakan umum upaya keswa masyarakat, menentukan mekanisme koordinasi dan kebijakan operasional upaya keswa, penyusunan program kerja upaya keswa, melakuan pembinaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program kerja keswa, membentuk sekretariat sesuai kebutuhan dan melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Gubernur.

Kegiatan rapat pembentukan Tim Pengarah Kesehatan Jiwa Masyarakat (TPKJM) dilaksanakan di Hotel Neo Aston Kupang selama 3 hari pada tanggal 29 Nopember  – 01 Desember  2023. Kesehatan jiwa adalah bagian yang paling banyak terintegrasi dalam semua aspek kehidpan (sosial, pendidikan, hukum, perlindungan anak dan perempuan, kesehatan, politik dan keamanan). Orang dengan gangguan jiwa (ODGJ) sering tidak mendapat pelayanan yang semestinya,sering mendapat stigma, media dan masyarakat pun sering mengeksploitasi dan mendramatisasi ODGJ. Data kasus ODGJ berat di provinsi NTT per Oktober 2023 mencapai 8.834 kasus, total kasus gangguan jiwa  (skizofrenia, psikotik akut, gangguan cemas dan depresi) mencapai 10.487 kasus, total kasus masyarakat yang di deteksi dini masalah kesehatan jiwa di 22 kab/kota mencapai 95.119 orang dan kasus pasung mencapai 311 kasus.

Upaya kesehatan jiwa di FKTP di lakukan dengan cara promosi kesehatan, deteksi dini, Penemuan dini dan tatalaksana dini. Peran tenaga kesehatan  yakni meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, menggerakan pembangunan berwawasan kesehatan dan mendorong masyarakat hidup sehat dan sejahtera.

Ada beberapa Upaya kesehatan jiwa yang bisa di lakukan yakni:

  • Upaya Promotif: dilakukan di keluarga, lembaga pendidikan, tempat kerja, masyarakat, fasyakes, media massa, lembaga keagamaan dan tempat ibadah, lapas/ rutan.
  • Upaya Prevetif: dilaksanakan di lingkungan keluarga, lembaga masyarakat dalam bentuk menciptakan lingkungan  kondusif perkembangan keswadan psikososial.

Rapat Koordinasi Dan Pembentukan Tim Pengarah Kesehatan Jiwa Masyarakat Tahap 1

/0 Comments/in /by

Di Provinsi NTT ditemukan dan diobati sebanyak 10.478 kasus ODGJ ringan maupun berat. Dari total kasus ODGJ Berat yang berhasil didata terdapat 311 kasus dipasung dan hanya 294 kasus yang mendapatkan pelayanan kesehatan. Penemuan kasus pasung tertinggi terdapat di Kabupaten Manggarai Timur sebesar 54 kasus Kabupaten Manggarai Barat 39 kasus dan Kabupaten Sikka sebesar 39  kasus Menyadari bahwa pemasungan adalah pelanggaran terhadap hak asasi manusia(HAM), pada kelompok rentan dengan faktor risiko yang sebenarnya dapat diturunkan risikonya sehingga tidak perlu mengakibatkan dampak dan beban yang besar terutama bagi ODGJ dan keluarganya, Salah satu upaya yang dilakukan untuk penanggulangan pemasungan adalah dengan pembentukan Tim Pengarah Kesehatan Jiwa Masyarakat (TPKJM) di tingkat provinsi/kab/kota. Tim ini terdiri dari lintas sektor terkait seperti Biro Pemerintahan Setda, Dinas Sosial Provinsi NTT, Dinas Kesehatan, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi NTT, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Kepolisian Daerah, Dinas PPPA, RSJ, Disnakertrans, Kanwil Agama, Dinas Kominfo, dll. Untuk meningkatkan koordinasi TPKJM perlu dilakukan pertemuan koordinasi sehingga upaya penanggulangan pemasungan dapat semakin baik.

Kegiatan rapat pembentukan Tim Pengarah Kesehatan Jiwa Masyarakat (TPKJM) dilaksanakan di Hotel Neo Aston Kupang selama 3 hari pada tanggal 18 – 20 Oktober 2023. Peserta dalam rapat Koordinasi TPKJM sebanyak 60 Orang berasal dari Biro Pemerintahan, Biro Hukum, Dinas Sosial Prov NTT, Dinas PPO Prov NTT, Dinas PPA Provinsi NTT, Bappelitbangda, BNN Prov NTT, Korem 161 Wirasakti, BPJS Cabang Kupang, Dinas Kominfo Prov NTT, Dinas Koperasi Tenaga Kerja & Transmigrasi, Satpol PP Prov NTT, Sentra Efata, Disperindag Prov NTT,Dinas PMD Prov NTT, Dinas Perhubungan Prov NTT, RSUD Johanes Kupang, RST Wirasakti Kupang, RSJ Naimata Kupang.

Kesimpulan:

  1. Adanya dukungan dari lintas sektor terkait dalam Pembentukan TPKJM serta peran,  tugas, fungsi dan kedudukannya dalam Tim TPKJM sebagai satu kesatuan yang terintegrasi dan tidak terpisahkan dengan lintas sektor lainnya.
  2. Adanya kesepahaman dalam batasan pelaksanaan tugas lintas sektor  terkait dengan  tanggung jawab dan peran apa yang dilakukan sebagai satu sistem kolaborasi dan integrasi dalam TPKJM
  3. Adanya kesepakatan untuk bersama sama merumuskan dan menindaklanjuti TPKJM dalam bentuk Surat Keputusan (SK) sebagai wujud nyata dukungan lintas sektor dalam rangka penanggulangan kesehatan jiwa masyarakat di Provinsi NTT.

(Andre Palyama)

SEHAT GRATIS! Talkshow Kesehatan Olahraga dan pemeriksaan Kesehatan Bagi Masyarakat Pada Moment Car Free Day

/0 Comments/in /by
Pembangunan kesehatan merupakan proses pembangunan berkelanjutan untuk mencapai derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya sebagai perwujudan masyarakat yang produktif, mandiri dan berkeadilan, dilaksanakan secara terpadu dalam bentuk upaya promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif secara efektif dan efisien. Upaya kesehatan olahraga mengutamakan pelayanan kesehatan yang bersifat promotif dan preventif, tanpa mengabaikan aspek kuratif dan rehabilitatif. Aktivitas fisik merupakan setiap gerakan tubuh yang diakibatkan kerja otot rangka dan meningkatkan pengeluaran tenaga serta energi. Secara umum aktivitas fisik dibagi menjadi 3 kategori berdasarkan intensitas dan besaran kalori yang digunakan yaitu: aktivitas fisik ringan, aktivitas fisik sedang dan aktivitas fisik berat. Banyak orang tak menyadari manfaat yang mereka dapatkan dari aktivitas fisik sehari-hari. Berbeda dengan tubuh yang lemas saat kita tidak makan, kita tidak akan merasakan dampak secara langsung ketika kurang bergerak seharian. Bahaya kesehatan dari kurang gerak akan terasa dalam jangka panjang. Berbagai manfaat aktivitas fisik, antara lain: mencegah berbagai macam penyakit, menjaga ketajaman kecerdasan, berpikir lebih positif, meningkatkan kualitas tidur dan meningkatkan kemampuan fisik. Pada moment car free day, Sabtu (25/11) Dinas Kesehatan, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Nusa Tenggara Timur, melalui tim Seksi Kesehatan Lingkungan, Kesehatan Kerja dan Olahraga, melaksanakan Talkshow Kesehatan Olahraga dan Pemeriksaan Kesehatan bagi masyarakat di Halaman Depan Gedung Sasando. Pelaksanaan Talkshow Kesehatan Olahraga dan Pemeriksaan Kesehatan ini dimulai dari jam 06.00 wita hingga selesai. Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan status kesehatan dan kebugaran jasmani bagi masyarakat untuk mencapai produktivitas yang optimal dalam kehidupan sehari-hari. Edukasi ini diharapkan dapat memberikan pemahaman bahwa aktivitas fisik dan latihan fisik harus dilaksanakan dengan baik benar terukur dan teratur sehingga dapat memberikan dampak kesehatan dan meningkatkan kebugaran jasmani masyarakat. Selain itu masyarakat juga diedukasi terkait penyakit tidak menular salah satunya penyakit jantung koroner. Kegiatan ini dibuka oleh Kepala Dinas Kesehatan Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi NTT yang dalam hal ini diwakili oleh Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat, Iwan M. Pellokila, S.Sos. Narasumber berasal dari RSUD Prof. Dr. W.Z. Johannes Kupang, dr. Leksolie Foeh, Sp.KO.,MARS yang banyak mengulas terkait kesehatan olahraga dan dr. Lowry Yunita, SpJP (K), FIHA yang banyak mengulas terkait penyakit tidak menular, yaitu jantung koroner. Tidak hanya talkshow dan pemeriksaan kesehatan, moment car free day kali ini diisi juga dengan senam bersama yang dibawakan oleh tim Global Sport. Kegiatan ini juga disponsori oleh beberapa PT, diantaranya PT Ensalve, PT Kimia Farma, dan PT Rajawali Nusindo. Diharapkan melalui pelaksanaan kegiatan Talkshow Kesehatan Olahraga dan Pemeriksaan Kesehatan ini menjadi salah satu upaya dalam mengimplementasikan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (GERMAS). Oleh karena itu, beraktivitas fisiklah yang baik dan benar agar kebugaran tubuh dapat terus ditingkatkan.  Orang sehat belum tentu bugar tetapi orang bugar pasti sehat.

Deteksi Dini Institusi oleh Provinsi

/0 Comments/in /by

Meningkatnya kasus penyakit tidak menular (PTM) secara signifikan akan menambah beban masyarakat  dan pemerintah, karena penanganannya membutuhkan waktu yang lama karena bersifat kronis, biaya yang besar dan teknologi tinggi. Kasus PTM memang tidak ditularkan namun mematikan dan mengakibatkan individu menjadi tidak atau kurang produktif namun PTM dapat dicegah dengan mengendalikan faktor risiko melalui deteksi dini.Tujuan dilaksanakannya kegiatan ini adalah melakukan deteksi dini dan tindak lanjut dini faktor risiko PTM. Kegiata yang dilakukan meliputi pemeriksaan tekanan darah, pengukuran indeks masa tubuh, wawancara perilaku berisiko, dan edukasi gaya hidup melalui kegiatan posbindu PTM.

Pelaksanaan kegiatan deteksi dini ini dilakukan di Kabupeten Sikka yang berlangsung selama 3 hari dari tanggal 28 – 30 september 2022, dengan sasaran usia 15 tahun keatas yang diikuti sebanyak 1.214 orang peserta yang tersebar di 3 wilayah kerja puskesmas di kabupaten Sikka yakni :

  1. 328 orang dari Puskesmas Nita tepatnya SMA Negeri 1 Nita dengan sasaran siswa/i, para guru dan karyawan.
  2. 462 orang dari Puskesmas Kopeta tepatnya SMA Negeri 2 Maumere dengan sasaran siswa/i, para guru dan karyawan.
  3. 424 orang dari Puskesmas Paga tepatnya SMASK Negeri 1 Nita dengan sasaran siswa/i, para guru dan karyawan.

Kegiatan diawali dengan senam senam kesegaran jasmani bersama siswa/i, para guru dan karyawan yang bertempat di halaman sekolah dan dilanjutkan dengan skrining faktor risiko dengan sistem 5 meja yakni: pendaftaran peserta, wawancara faktor risiko PTM, pengukuran fisik, pemeriksaan darah & kejiwaan dan identifikasi FR PTM, Konseling & tindak lanjut.

Penulis       : Elisabeth Mbata, Eelweis Leo Dima

Cegah Penyakit Tidak Menular dengan Deteksi Dini Faktor Risiko

/0 Comments/in /by

Bertempat di kabupaten TTS, pada tanggal 28-30 September 2022, tim Dinas Kesehatan, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi NTT, Nur Azizah, SKM dan Juliana Otemusu, S.Sos melaksanakan Deteksi Dini Faktor Risiko (FR) Penyakit Tidak Menular (PTM) di Kabupaten TTS. Tim bertemu, serta berkoordinasi dengan Kepala Bidang P2P Dinas Kesehatan Kabupaten TTS ibu Elizabeth Pah, SST. M.Kes. Kemudian Tim Provinsi, Tim Dinkes Kabupaten TTS serta Tim Puskesmas Kota menuju ke SMA Efata untuk melaksanakan Deteksi Dini FR PTM yang didahului dengan bertemu Kepala Sekolah untuk melaporkan pelaksanaan deteksi dini PTM.

Pelaksanaan Deteksi Dini Institusi oleh Provinsi yang dilaksanakan di Dinas Kesehatan Kabupaten TTS pada tanggal 28 sampai 30 September, yang diikuti sebanyak 1028 orang peserta, yaitu 869 orang dari puskesmas Kota Soe tepatnya di SMA Efata yang sasarannya adalah para siswa/i serta guru- guru dan karyawan SMA Efata. Peserta lainnya sebanyak 159 orang berasal dari wilayah kerja Puskesmas Siso yaitu SMA Kristen 2 Soe yang terdiri dari para siswa/i, guru dan karyawan.

Kegiatan diawali dengan penyuluhan tentang Kesehatan Reproduksi dan simulasi pemeriksaan Kanker Payudara oleh  Diri Sendiri (SADARI) dengan pemateri  dr. Aimee. Materi tentang Penyakit Tidak Menular oleh dr. Timy Tahun. Setelah penyuluhan kesehatan dilanjutkan dengan deteksi dini FR PTM dengan system 5 (Lima) Meja yaitu:

  1. Meja Pertama Registrasi Pendaftaran peserta
  2. Meja Kedua Wawancara FR PTM
  3. Meja Ketiga Pengukuran Fisik
  4. Meja Keempat Pemeriksaan Darah dan Kejiwaan
  5. Meja Kelima Identifikasi FR PTM, konseling dan tindak lanjut.

Rencana Tindak lanjut :

  1. Deteksi dini FR PTM bagi institusi untuk tahun mendatang perlu dianggarkan melalui pendanaan daerah.
  2. Peningkatan upaya promotif terkait pencegahan Penyakit Tidak Menular
  3. Berkoordinasi dengan Lintas sektor terkait kolaborasi kegiatan yang diawali dengan pemeriksaan deteksi dini FR PTM

Semua data pelaksanan deteksi dini wajib diinput menggunakan Aplikasi ASIK.

Penulis  : Rahayu C. Rini

 

Cegah Penyakit Tidak Menular dengan Deteksi Dini Faktor Risiko

/0 Comments/in /by

Penyakit Tidak Menular (PTM) saat ini merupakan masalah kesehatan utama di Indonesia, karena menjadi penyebab tingginya angka kesakitan, kematian serta berdampak besar terhadap biaya dan produktifitas. Selain itu, diketahui bahwa PTM merupakan komorbid yang menyebabkan tingginya angka kematian pada kasus COVID-19. Salah satu PTM yang memiliki prevalensi tertinggi di Indonesia adalah Hipertensi, berdasarkan data Riskesdas 2018. Diperkirakan 4 dari 10 orang di Indonesia menyandang Hipertensi (34,1%). Hipertensi dikenal sebagai “silent killer“, karena sering muncul tanpa gejala dan keluhan yang berarti namun dapat mengakibatkan munculnya komplikasi bahkan kematian. Melakukan aksi Deteksi Dini Institusi oleh Provinsi dilaksanakan di Kabupaten TTU, tanggal 28 sd 30 September 2022. Sesuai dengan lokus yang sudah ditetapkan di 3 Puskesmas yaitu (1) Puskesmas Maubesi tempat kegiatan di  SMA Negeri Insana Tengah (2) Puskesmas  Sasi tempat kegiatan di Universitas Timor, (3) Puskesmas Noemuti tempat kegiatan di Desa Noemuti. Kegiatan diawali dengan  Penyuluhan tentang CERDIK di sekolah untuk mencegah dan mengendalikan Penyakit Tidak Menular kemudian dilanjutkan dengan deteksi dini faktor risiko PTM.

Nama Penulis   : Andi Masriani

Deteksi Dini Institusi oleh Provinsi

/0 Comments/in /by

Penyakit Tidak Menular (PTM) saat ini merupakan masalah kesehatan utama di Indonesia, karena menjadi penyebab tingginya angka kesakitan, kematian serta berdampak besar terhadap biaya dan produktifitas. Selain itu,diketahui bahwa PTM merupakan komorbid yang menyebabkan tingginya angka kematian pada kasus COVID-19.Salah satu PTM yang memiliki prevalensi tertinggi di Indonesia adalah Hipertensi, berdasarkan data Riskesdas 2018.

diperkirakan 4 dari 10 orang di Indonesia menyandang hipertensi (34,1%). Hipertensi dikenal sebagai “silent killer”,karena sering muncul tanpa gejala dan keluhan yang berarti namun dapat mengakibatkan munculnya komplikasi bahkan kematian.

Kegiatan dilaksanakan di Kabupaten Malaka, dengan Sasaran  Deteksi Dini Faktor Risiko PTM meliputi usia 15 tahun keatas  dengan Jumlah sasaran 1000 orang/Kabupaten, kegiatan dilaksanakan di  Puskesmas dengan jumlah sasaran masing – masing  335 orang/puskesmas terdiri dari :

  • Kelompok usia 15 -18 Tahun ( Siswa SMA)    syarat : membawa fotocopy kartu keluarga.
  • Kelompok usia 18-24 Tahun ( Komunitas Kampus)syarat : membawa KTP.
  • Kelompok usia 25- 59 Tahun  syarat : membawa KTP.

Puskesmas dalam kegiatan ini adalah Puskesmas Betun, Puskesmas Weliman dan Puskesmas Weoe  dengan jumlah penjaringan sebagai berikut :

  1. Puskesmas Weliman, Target  sebanyak : 335, Kehadiran peserta sebanyak : 345 (102,9%)
  1. Puskesmas Weoe, Target  sebanyak : 335 Kehadiran peserta sebanyak : 394 (117,6%)
  1. Puskesmas Betun, Target sebanyak  : 335 Kehadiran peserta sebanyak  : 361 (102,%)
Penulis : Andre Paliyama