Dinas Kasehatan, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Prov. NTT memberikan peluang bagi Instansi/OPD terkait untuk melakukan kerjasama pemanfaatan Data Kependudukan sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 102 Tahun 2019 tentang Pemberian Hak Akses dan Pemanfaatan Data Kependudukan. Permendagri tersebut antara lain mengatur hak dan kewajiban bagi lembaga pengguna dalam mengakses data kependudukan dalam pelaksanaan pelayanan publik, misalnya BPJS Kesehatan,BPJS Ketenagakerjaan, Perbankan maupun Organisasi Perangkat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota.

Tujuannya adalah untuk memberikan kebebasan bagi intansi/ lembaga pengguna agar dapat memanfaatkan dan mengakses data kependudukan dalam urusan tertentu sesuai aturan yang berlaku tanpa melibatkan keterlibatan Disdukcapil secara langsung.

Sebelum melakukan kerjasama dengan Dinkes Dukcapil tentunnya OPD pengguna wajib memiliki Jaringan tertutup VPN karena data kependudukan tidak bisa diakses menggunakan internet biasa /umum

Adapun mekanisme mendapatkan Hak Akses Data Kependudukan Bagi OPD terkait di Provinsi NTT sebagai berikut :

OPD pengguna mengajukan permohonan ke Gubernur NTT Cq. Dinas Kesehatan, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Prov. NTT, untuk selanjutnya diteruskan ke Dirjen Dukcapil guna mendapatkan persetujuan, setelah disetujui maka dibuatlah PKS dan JUKNIS dengan mengacu pada Persetujuan Dirjen Dukcapil, Dinkes Dukcapil Mengajukan Permohonan DWH Terpusat dengan melampirkan PKS dan Juknis kepada Dirjen Dukcapil untuk mendapatkan user ID Instansi pengguna dan akhirnya data penduduk sudah bisa diakses oleh OPD pengguna

Permohonan Akses Data Kependudukan Meliputi :Nama Pengguna (OPD), Tujuan Pemanfaatan Data Kependudukan (verifikasi dan validasi calon pasien dan pasien, dll), Elemen Data Kependudukan yang akan diakses (NIK, Nama, Jenis Kelamin, Tempat Tgl/Bln/Thn Lahir, Jenis Pekerjaan dll), Metode akses Data Kependudukan (Web Portal, Web Service), Data Balikan (Nomor Rekam Medis, Nomor/Keterangan Penerima Bantuan dll) Jangka waktu PKS 2 Tahun.

Perlu diketahui OPD pengguna setelah ada MOU terkait kerjasama pemanfaatan data Kependudukan akan diberikan Web Portal untuk mengakses data Kependudukan sehingga data yang dihasilkan sudah benar-benar tervalidasi dan terverifikasi dengan baik.

---

Penulis:

Yelsi N. Polin, S.Si

OsvaldusYudistira R. Akoit, S.Kom

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Percepatan Peningkatan Cakupan Kepemilikan Akta Kelahiran. Bahwa pada hakekatnya negara berkewajiban memberikan perlindungan dan pengakuan terhadap penentuan status pribadi dan status hukum setiap peristiwa kelahiran  yang dialami penduduk termasuk perlindungan terhadap hak anak yang berada di dalam dan/ atau  diluar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam bentuk Akta Kelahiran.

---

Kutipan Akta Kelahiran adalah bukti outentik yang dipetik sebagian dari register akta kelahiran yang diterbitkan dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang berdasarkan peraturan perundang undangan yang berlaku.

Persyaratan mendapatkan akta kelahiran :

1. Surat Keterangan lahir dari dokter/bidan/ penolong kelahiran atau Lurah apabila kelahiran di rumah;
2. Copy KTP-el orang tua;
3. Copy Akta Nikah orang tua;
4. Asli KK dimana penduduk didaftarkan sebagai anggota keluarga
5. Paspor bagi WNI bukan penduduk dan orang asing.

Sedangkan untuk pencatatan kelahiran anak yang tidak diketahui asal usulnya atau keberadaan orang tuanya dilakukan dengan :

1. Melampirkan Berita Acara dari kepolisian; atau
2. Menggunakan SPTJM kebenaran kelahiran yang ditandatangani oleh wali/penanggung jawab.

Adapun manfaat dari Akta Kelahiran :

1. Sebagai wujud pengakuan negara terhadap status individu warga negara;

Adanya kemudahan bila dikaitkan dengan pelayanan kesehatan, pendidikan, perumahan, bantuan sosial serta  pelayanan publik lainya.

---

#Menjamin #Hak #Sipil #Semua #Anak

Penulis :

Mikael DYMV.  Parera,SE.

Joice S.I. Nenobais,ST.

Kamis 23 Juni 2022, bertempat di Ruang Kerja Gubernur NTT dilaksanakan Aundesi Pengurus Daerah Ikatan Bidan Indonesia (IBI) Provinsi NTT bersama Gubernur NTT. Hadir pada kesempatan ini antara lain Staf Khusus Gubernur NTT Bidang Kesehatan, dr. Stefanus Bria Seran, M.PH, Kepala Dinas Kesehatan Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi NTT, Kepala Bidang SDM Kesehatan, Perwakilan Pengusus IBI Provinsi NTT serta Staf Seksi Legalitas SDM Kesehatan dan Institusi Diklat. Adapun Tujuan Audensi ini yakni IBI Provinsi NTT ingin memperkenalkan diri sebagai salah satu organisasi profesi Bidan yang sedang berkiprah di bumi Flobamorata. Selain itu juga maksud kedatangan  perwakilan IBI tersebut, terkait pelaksanaan Rapat Kerja Daerah III IBI NTT yang akan dilaksanakan pada tanggal 14-16 Juli 2022 di Labuan Bajo Kabupaten Manggarai Barat dan sekaligus memohon kesediaan Bapak Gubernur untuk membuka dan memberikan  arahan pada kegiatan dimaksud. Pada Audensi ini, Gubernur Laiskodat menyampaikan bagaimana kita harus keluar dari kebiasaan – kebiasaan lama yang membuat kita tetap miskin dan tertinggal. “Jadi mindset kita harus berpikir maju, karena membangun itu tidak hanya membutuhkan orang dengan satu keterampilan tetapi beberapa keterampilan . Dan dunia saat ini sedang menuju kesana” ungkap Gubernur Viktor. Untuk itu IBI sebagai salah satu profesi yang beranggotakan para perempuan kesehatan yakni Bidan harus menjadi lebih kuat, karena suatu saat nanti pemimpin semua adalah perempuan. Sebelum mengakhiri arahanya Beliau berpesan agar para bidan tetap memiliki optimisme dalam diri dan rasa bangga pada NTT. Hendaknya IBI perlu mengoptimalisasikan diri agar kedepannya dapat memberi manfaat lebih bagi Provinsi NTT dalam setiap tugas dan pelayanan khusus pada Ibu dan Anak.VBL juga menitipkan masalah Stunting, AKI, AKB bagi para bidan untuk tetap melayani dengan pendekatan etika. Disisi lain, Dinas Kesehatan Kependudukan dan Pencatatan Sipil akan tetap mensupport IBI dalam meningkatan kapasitas para bidan melalui pelatihan-pelatihan dan pengurusan STR, sebagai syarat wajib dalam memberikan pelayanan di seluruh fasilitas pelayanan kesehatan di 22 kabupaten/kota. Sehingga kita dapat keluar dari stigma miskin dengan merubah cara berpikir lama menuju NTT sehat dan sejahtera. (Wilan0505)

---

#perempuanpemimpinmasadepan

Air merupakan kebutuhan penting bagi manusia, tidak hanya kuantitas tetapi kualitasnya perlu diperhatikan karena berperan penting untuk kesehatan masyarakat. Masalah ketersediaan air bersih di 3 (tiga) Puskemas yaitu Puskesmas Fahiluka, Wekmidar dan Weliman berbeda-beda. Kabupaten Malaka belum memiliki Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM)

Puskesmas Fahiluka secara kuntintas memiliki ketersediaan air yang cukup, namun merupakan daerah rawan banjir, sehingga pada musim hujan selalu terendam ± 1 meter yang mengakibatkan kualitas airnya menurun dengan tingkat resiko tinggi terhadap sanitasi lingkungan. Untuk mengatasi masalah ini perlu dibangun lubang peresapan dan perlindungan terhadap sumur gali di lokasi yang sering terendam banjir.

Puskesmas Wekmidar memiliki 3 wilayah kerja yaitu Desa Wekmidar, Desa Saemana, dan Desa Resamane, Wilayah kerja Puskesmas Wekmidar memiliki akses jalan dan akses air yang sulit, tetapi keadaan tersebut tidak melunturkan semangat masyarakat untuk mendapatkan akses air bersih. Tahun 2021 ketiga Desa ini mendapat bantuan teknologi tenaga surya yaitu

Sollar Cell (Panel Surya), dari Lembaga Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (PAMSIMAS). Dengan bantuan teknologi ini masyarakat mendapat akses air minum layak dan berlimpah menggunakan energi matahari dari sumber mata air yang berada di dataran yang lebih rendah. Pada musim kemarau Sollar Cell akan berfungsi dengan baik karena dapat menangkap sinar matahari secara maksimal. Informasi ini disampaikan oleh Kepala Puskesmas Desa Wekmidar Bapak Raimundo Soares,S.Kep bahwa Teknologi ini sangat membantu untuk masyarakat yang berada di daerah sulit tetapi musim hujan Sollar Cell tidak berfungsi secara maksimal terkendala dalam menangkap sinar matahari, akibatnya masyarakat mencari alternatif  cadangan sumber air bersih lain dengan cara membeli Air dari jasa pengusaha tengki air. Mengatasi masalah di wilayah puskesmas ini perlu dilakukan pemeriksaan pada sumber cadangan air pada jasa air minum tengki untuk menjaga kualitas air minum masyarakat

Puskesmas Weliman Terletak disebelah Barat dari Betun, Jaraknya sekitar 25 km dari pusat kota, di wilayah kerja ini memiliki akses air dengan kuantitas dan kualitas air yang cukup. Tahun 2020 Puskesmas Weliman pernah melakukan pemeriksaan kualitas air Minum. Dari kegiatan tersebut terdapat 2 rumah tangga dengan tingkat resiko rendah, namun dari pengamatan salah satu rumah tangga dalam hal pengolahan makanan kurang hygienis dan masih perlu dilakukan pembinaan sanitasi lingkungan, karena di rumah tersebut terdapat anak baduta (bayi usia dibawah dua tahun) dengan kondisi selalu mengalami gangguan kesehatan seperti batuk, pilek, demam, dan diare yang dapat mempengaruhi tumbuh kembang anak yang dapat menyebabkan stunting. Mengatasi masalah yang dialami 2 rumah tangga tersebut perlu adanya pendampingan yang dilakukan oleh pihak puskesmas setempat dalam pengolahan makanan dan minuman yang hygienis.

Upaya yang perlu dilakukan oleh pemerintah dalam hal pengawasan kuantitas dan kualitas air minum masyarakat adalah meningkatkan kapasitas sumber daya manusia (Sanitarian) untuk melakukan pemeriksaan kualitas air secara rutin serta ditunjang dengan sarana dan prasarana yang memadai dan membangun kerja sama melibatkan lembaga pemerintah/swasta penyedia layanan sumber air layak, serta dukungan masyarakat untuk menjaga sanitasi sumber air potensial yang ada di daerahnya.

---

#Kualitas air #Airaman #Airsehat