Dinas Kesehatan Kependudukan & Pencatatan Sipil Provinsi NTT melakukan pertemuan Validasi Data Kesehatan Tahun 2022 tanggal 23 sd 26 Agustus 2022 bertempat di Aula Tilong hotel Kristal Kupang. Kegiatan tersebut dibuka oleh Ruth Diana Laiskodat, S.Si,Apt,MM, Kepala Dinas Kesehatan Kependudukan & Pencatatan Sipil Provinsi NTT yang dalam arahannya menyampaikan seberapa bagusnya data kita tapi apabila pelaporan tidak tepat waktu maka tidak ada gunanya dan akan berkurang manfaat. Selain itu, Kepala Dinas Kesehatan Kepndudukan Pencatatan Sipil Provinsi NTT juga menegaskan sangat penting sebelum data dikirim perlu diverifikasi secara berjenjang agar data yang dihasilkan dapat dipertanggungjawabkan.

Pertemuan Validasi Data Kesehatan diperlukan untuk meningkatkan kualitas data kesehatan (data rutin, data dasar puskesmas, dan standart pelayanan minimal bidang Kesehatan, sehingga tersedianya data kesehatan rutin, data dasar puskesmas, dan stadart pelayanan minimal bidang Kesehatan yang tepat waktu, lengkap dan akurat baik target sasaran maupun cakupannya.

Kegiatan ini dilakukan secara offline dan online dengan undangan terdiri dari pengelola data dan informasi kesehatan kabupaten/kota dan pengelola program dinkes dukcapil provinsi (offline). Sedangkan secara online diikuti oleh pengelola program dinkes/kabupaten yang tidak sempat hadir dan pengelola program puskesmas se Provinsi Nusa Tenggara Timur. Dalam pertemuan Validasi Data Kesehatan Tahun 2022 yaitu dari Badan Pusat Statistik Provinsi Nusa Tenggara Timur dengan materi yang dibawakan adalah pengelolan dan pemanfaatan data penduduk, kemudian pemateri dari Pusat Data dan Teknologi Informasi Kementerian Kesehatan membawakan materi perhitungan sasaran pembangunan Kesehatan, Selanjutnya Kepala Bidang Dukcapil juga sebagaipemateri yang membawakan membawakan materi tentang pemanfaatan data kependudukan dan terakhir dari Sub Koordinator Substansial PDE dan tim membawakan materi tentang Aplikasi Standart Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan dan Data Dasar Puskesmas.

Selain pemaparan materi, kegiatan pertemuan Validasi Data Kesehatan Tahun 2022, juga terdapat desk antara program – program dari Dinas Kesehatan, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi NTT dengan Kabupaten/Kota untuk menyamakan data yang akan di laporkan dalam Profil Kesehatan, data Standar Pelayanan Minimal dan Data dasar puskesmas. Kegiatan Desk data ini dirasakan sangat bermanfaat karena dengan adanya desk ini keabsahan data antara pemegang program di Dinkes Dukcapil Provinsi NTT dengan Dinkes Kabupaten/Kota akan disepakati.

Dalam pertemuan ini diperoleh beberapa kesepakatan yang disepakati bersama untuk ditindak lanjuti antara lain mengenai Data Jumlah Penduduk yang akan digunakan untuk menghitung sasaran program pembangunan kesehatan bersumber dari Data BPS atau Dukcapil; Ketepatan waktu pengiriman Data Rutin Program ke Tingkat Provinsi; Ketepatan waktu pengiriman data profil kesehatan; Penginputan Data SPM Provinsi dan Kabupaten/Kota melalui website spm.kemkes.go.id; Penginputan Data Dasar Puskesmas melalui website komdat.kemkes.go.id

Kegiatan ini di tutup oleh Emma Simanjuntak, SKM,MM,MscPh, Sekretaris Dinkes Dukcapil Provinsi NTT. Beliau dalam arahan menyampaikan bahwa beratnya tanggungjawab pengelola data dalam mengumpulkan, mengolah, menganalisa dan menyajikan data menjadi sebuah informasi, karena data sangat penting dalam proses perencanaan baik target sasaran maupun capaiannya.

(Penulis : Sub. Koordinator substantial PDE)

#Validasi #datakesehatan #profilkesehatan #spmkesehatan #datadasarpuskesmas

Dinas Kesehatan, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi NTT bekerjasama dengan Yayasan Kerti Praja (YKP) yang merupakan Implementing dari UNFPA menyelenggarakan Orientasi Paket Pelayanan Awal Minimum (PPAM) Kesehatan Reproduksi Provinsi NTT. PPAM merupakan sekumpulan kegiatan prioritas kesehatan reproduksi yang dilaksanakan dpada tanggap darurat krisis kesehatan yang secara rinci dijabarkan sebagai berikut :

1. Paket merupakan kegiatan, koordinasi, perencanaan dan logistik. Paket tidak berarti sebuah kotak tetapi mengacu pada strategi yang mencakupkan koordinasi/perencanaan, supplies dan kegiatan-kegiatan kesehatan seksual dan reproduksi.
2. Pelayanan merupakan pelayanan kesehatan reproduksi yang diberikan kepada penduduk terdampak.
3. Awal yang berarti bahwa dilaksanakan sesegera dengan melihat hasil penilaiaan kebutuhan awal.
4. Minimum adalah dasar, terbatas dan bersifat life saving

Kegiatan PPAM tersebut dilaksanakan di Hotel Sylvia Kupang pada hari Rabu s/d Jumat tanggal 27 s/d 29 Juli 2022 dan diikuti oleh 36 orang peserta yang terdiri dari Lintas Program Dinas Kesehatan Dukcapil Provinsi NTT (Pengelola program Kesehatan reproduksi, Maternal Neonatal, Balita, Remaja, Lanjut Usia, IMS dan HIV-AIDS serta penanggungjawab Krisis Kesehatan dari Bidang Pelayanan Kesehatan) dan Lintas OPD (DP3A, BPBD, BKKBN), Organisasi Profesi IBI dan LSM (Yayasan Tanpa Batas, Cis Timor, PKBI, Yayasan Pikul).

Pembukaan kegiatan oleh Kabid Kesmas DinkesDukcapil Provinsi NTT (Iwan M.Pellokila, S.Sos) dilanjutkan dengan sambutan yang disampaikan oleh UNFPA (Humanitarian Program Analyst UNFPA Indonesia (Elisabeth Adelina Sidabutar) dan Perwakilan YKP oleh Project Manager YKP (Dinar S.M.Lubis). Kegiatan ini bertujuan untuk memberikan pelatihan pelaksanaan pedoman PPAM kepada anggota sub klaster kesehatan reproduksi di Provinsi NTT, meningkatkan pengetahuan anggota sub klaster tentang pelaksanaan PPAM pada layanan kesehatan reproduksi dan untuk mengetahui komponen-komponennya.

Peserta mendapatkan pengayaan materi dari berbagai narasumber/fasilitator berkompeten, baik secara online maupun offline selama 3 (tiga) hari. Keluaran yang ingin dicapai dalam kegiatan ini adalah anggota sub Klaster Kesehatan Reproduksi mengetahui dan mampu mengimplementasikan PPAM pada saat terjadi krisis kesehatan.

#orientasi #ppam #kesehatan #reproduksi

Pembangunan bidang kesehatan di lndonesia dihadapkan pada Triple Burden Disease, yaitu suatu keadaan dimana penyakit menular (communicable diseases) masih merupakan masalah Kesehatan masyarakat, dilain pihak angka kesakitan dan kematian yang disebabkan oleh PTM (non-communicable disesses), cenderung meningkat, dan sekaligus menghadapi tantangan penyakit-penyakit yang muncul kembali (re-emerging infectious diseases) atau munculnya penyakit – penyakit baru (new-emerging infectious diseases). Perubahan pola penyakit tersebut sangat dipengaruhi antara lain oleh perubahan lingkungan, perilaku rnasyarakat, transisi demografi, sosial ekonomi dan sosial budaya.

Dalam melakukan upaya pencegahan dan pengendalian PTM, khususnya Pelayanan Terpadu PTM di FKTP, diperlukan dukungan sumber daya kesehatan sebagai pelaksana yang bekeria secara profesional. Oleh karena itu diperlukan Pelatihan terhadap tenaga kesehatan, tidak hanya di tingkat pusat. provinsi dan kabupaten/kota tetapi sampai ke tingkat FKTP (Puskesmas). Dalam kaitannya dengan penyelenggaraan pelatihan tersebut, maka perlu dilakukan Pelatihan Bagi Pelatih Pelayanan Terpadu PTM bagi tenaga kesehatan di FKTP.

Pelatihan dilaksanakan melalui pendekatan cara belaiar aktif, yaitu melalui pendalaman modul secara individu, curah pendapat, ceramah tanya iawab (CT), diskusi kelompok dan mengerjakan latihan serta praktek lapangan di 2 puskesmas di wilayah keria Dinas Kesehatan Kota Bogor, yaitu puskesmas Warung Jambu dan puskesmas Bogor Tengah.

Pemberian tablet tambah darah bagi remaja putri dilakukan untuk mencegah anemia yang mempunyai dampak pada konsentrasi belajar, prestasi di sekolah rendah atau tidak optimal, produktivitas kerja turun dan imunitas lebih rendah sehingga lebih rentan terhadap penyakit infeksi. Jika seorang remaja putri menderita anemia dan kemudian hamil maka akan berpotensi melahirkan bayi dengan tubuh pendek (stunting) atau berat badan lahir rendah (BBLR), hal ini disebabkan karena kurangnya supply oksigen dan makanan ke janin selama masa kehamilan. Salah satu upaya untuk mencegah anemia bagi remaja putri adalah kegiatan Aksi# Bergizi yang dilaksanakan hari Jumat tanggal 5 Agustus 2022 di SMAN 5 Kupang. Kegiatan tersebut diawali dengan sambutan selamat datang dari Kepala Sekolah SMAN 5 Kupang (Veronika Wawo,S.Pd) dan sambutan dari Kepala Dinas Kesehatan Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi NTT yang dalam hal ini diwakili oleh Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat (Iwan M. Pellokila,S.Sos), dilanjutkan dengan aktivitas fisik yaitu senam SKJ 2012 setelah itu para siswi melakukan sarapan pagi. Pada saat yang bersamaan dilakukan edukasi tentang makanan bergizi dan pencegahan anemia dengan pemberian tablet tambah darah bagi remaja putri. Sebagai inti dari kegiatan ini adalah semua siswi SMAN 5 Kupang minum tablet tambah darah sebanyak 1 tablet. Pemberian tablet tambah darah ini akan dilakukan setiap 1 minggu sekali 1 tablet yang menjadi tanggungjawab Puskesmas Oepoi dan SMAN 5 Kupang.

#aksi

#bergizi

#Remaja

#anemia

Validasi data merupakan suatu kegiatan pembuktian kebenaran data sehingga menghasilkan data yang berkualitas yang tepat dan akurat. Kegiatan validasi data Demam Berdarah Dengue (DBD) dilaksanakan di Kabupaten Belu selama 3 hari pada tanggal 26 – 28 Juli 2022.

Kegiatan validasi data Demam Berdarah Dengue (DBD) dilaksnakan di Kabupaten Belu karena Kabupaten Belu merupakan salah satu Kabupaten dengan angka kesakitan DBD yang cukup tinggi dan juga terjadi kematian (periode Januari – Juni jumlah kasus 113 dengan kematian 1 kasus). Data kasus yang disampaikan belum realtime dan masih terjadi penggabungan kasus Demam Dengue dan DBD yang seharusnya pelaporannya harus terpisah sesuai format pencatatan sehingga perlu dilakukan validasi data untuk meningkatkan manajemen pencatatan dan pelaporan untuk mendapatkan data yang valid, tepat dan akurat.

Tim yang terlibat dalam kegiatan validasi data terdiri dari Kementerian Kesehatan RI, Dinas Kesehatan Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi NTT, Dinas Kesehatan Kabupaten Belu, Puskesmas Atambua Selatan.

Kegiatan dan metode pelaksanaan kegiatan adalah , diskusi dan tanya jawab (penyampaian upaya – upaya pencegahan DBD di Kabupaten Belu oleh Dinkes Kabupaten Belu dan Puskesmas), tanggapan/masukan dari Tim Kementerian Kesehatan RI dan Dinas Kesehatan Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi NTT, validasi data di Dinas Kesehatan Kabupaten Belu dan kunjungan ke Puskesmas Atambua Selatan untuk diskusi dan penyampaian informasi – informasi pencegahan dan penanggulangan DBD baik untuk pelayanan di faskes pada penderita maupun di masyarakat.

Hari I : Selasa, 26 Juli 2022

• Diskusi bersama tim Kementerian Kesehatan dengan Sekretaris Dinas Kesehatan Belu, Kepala Seksi P2PM dan Pengelola program DBD tentang permasalahan dan upaya pencegahan dan penanggulangan DBD di Kabupaten Belu.
• Diskusi Persiapan kunjungan ke Puskesmas Atambua Selatan.

Hari II: Rabu, 27 Juli 2028

• Wawancara dengan menggunakan ceklist pada pengelola program dan kepala seksi P2PM Dinas Kesehatan Kabupaten Belu
• Validasi Data DBD di Dinas Kesehatan Kabupaten Belu.

Hari III: Kamis, 28 Juli 2028

• Kunjungan ke Puskesmas Atambua Selatan
• Bersama tim Kementerian Kesehatan, Pengelola DBD Dinas Kesehatan Kabupaten Belu, Kepala Puskesmas Atambua Selatan, Pengelola DBD Puskesmas Atambua Selatan, Lintas program (kesehatan lingkungan, petuags laboratorium, promkes) melakukan diskusi tentang permasalahan dan upaya yang pencegahan dan penanggulangan DBD Puskesmas Atambua Selatan dan diberikan masukan oleh kementerian kesehatan dan Dinas Kesehatan Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi NTT.

 Hasil kegiatan dan permasalahan

• Hasil validasi data bahwa jumlah data DBD yang dilaporkan ke Provinsi oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Belu belum dipisahkan antara penderita Demam Dengue dan penderita Positif DBD.
• Data pemetaan kasus DBD yang bertujuan untuk mengetahui wilayah atau lokus kejadian DBD belum dibuat oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Belu
• Grafik pola maximum dan minimum sebagai data analisis untuk Kewaspadaan Dini Kejadian Luar Biasa (KLB) DBD belum dibuat.
• Pelaksanaan Fogging fokus masih dilakukan 1 siklus oleh Puskesmas sedangkan harus dilakukan 2 siklus.
• Data DBD belum disampaikan secara real time baik dari faskes TK.I maupun Kabupaten ke Provinsi.
• Di Puskesmas belum tersedia reagen pemeriksaan DBD karena tidak tersedia dana pengadaan.
• Upaya – upaya pencegahan DBD misalnya Pemberantasan Sarang Nyamuk, Kolaborasi antara lintas sektor dan lintas program belum dilakukan secara baik/maksimal
• Kejadian kasus yang meninggal karena talaksana kasus di faskes saat penderita Demam Dengue (DD) berkunjung dan dipulangkan tidak dipantau oleh petugas kesehatan sehingga saat mengalami masa kritis dan saat dibawah kembali ke faskes sudah mengalami keparahan (Grade III dan Grade IV) dan akhirnya penderita meninggal/tidak tertolong.
• Dukungan dana /pembiayaan tahun 2022 untuk pelaksanaan kegiatan upaya pencegahan DBD hanya untuk kegiatan foging

 Usul dan Saran

• Data kasus Demam Dengu dan Demam Berdarah Dengue harus dipisahkan sesuai format.
• Pemetaan lokus DBD perlu dibuat untuk memudahkan dalam perencanaan pencegahan dan penanggulangan DBD.
• Pembuatan grafik pola maximum dan minimum untuk sistim kewaspadaan KLB di suatu wilayah.
• Perencanaan kegiatan peningkatan kapasitas tatalaksana DBD dan pencegahan dan penanggulangan DBD bagi petugas kesehatan di Kabupaten dan Puskesmas
• Meningkatkan manajemen pencatatan dan pelaporan DBD sehingga terlaporkan dengan baik.
• Perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pemantauan jentik berkala (ABJ) untuk mengetahui kepadatan dan keberadaan vektor nyamuk DBD
• Melakukan penyuluhan/informasi secara intens kepada masyarakat sehingga informasi tanda dan gejala DBD bahkan pencegahan dan penangulangan dapat diketahui secara baik.

Koordinasi dengan lintas sektor untuk dukungan Pemerintah setempat RT/RW/Kelurahan untuk menggerakkan warga melakukan Pemberantasan Sarang Nyamuk secara rutin dalam seminggu satu kali dan dukungan pembiayaan pencegahan dan penanggulangan DBD.

#by.janendapaole

#CEGAH #DBD