Tingkatkan Penemuan Tuberkulosis , Tingkatkan Kualitas Laboratorium dengan Mikroskopis yang Bermutu.

Tujuan kegiatan ini adalah melakukan assessment laboratorium intermediate di Kabupaten Sikka, Melakukan On The Job Training Pemeriksaan Laboratorium secara mikroskopis. Mensosialisasikan penggunaan software e-TB12 dalam pelaporan hasil uji silang mikroskopis TBC. Melakukan sosialisasi kembali alur uji silang mikroskopis TBC. Memastikan pemantapan mutu eksternal uji silang mikroskopis TBC di provinsi, kota/kabupaten, serta layanan berjalan sesuai dengan tujuan Program Penanggulangan TBC Nasional. Memperbaharui data jejaring laboratorium TBC di level provinsi. Dan mendapatkan data pelaksanaan hasil uji silang mikroskopis TBC sesuai periode yang dibutuhkan.

Kegiatan dibuka oleh Sekretaris Dinas Kesehatan Kabupaten Sikka :  dr.Laetitia Dua weni, dalam pembukaan tersebut beliau menyampaikan bahwa perlunya penilaian kualitas laboratorium mikroskoopis TBC untuk menilai apakah kualitas pemeriksaan suatu fasyankes itu sudah baik dan apakah masih perlu ada perbaikan. Karena hasil pemeriksaan seorang mikroskopis menentukan langkah pengobatan selanjutnya.

Kegiatan  dilaksanakan selama 5 (lima) hari efektif, dimana hari I – III  adalah melalukan asessment kesiapan laboratorium intermediate dalam melakukan uji silang slide TBC. Dan hari III –  V juga dilanjutkan dengan kegiatan Pertemuan Peningkatan Kapasitas Laboratorium Pemeriksaan BTA Mikroskopis Tuberkulosis.

Adapun materi – materi yang disampaikan adalah  :

  1. Kebijakan Program TBC dan Kebijakan Laboratorium TBC.
  2. Sosialisasi alur uji silang ter up date dan E TB 12
  3. Keamanan Kerja dan Perawatan Mikroskopis
  4. Pengumpulan dan Pemeriksaan Dahak
  5. Pemeriksaan Mikroskopis TBC
  6. Praktek Penggunaan Aplikasi E TB 12
  7. Diskusi dan Presentase masing masing Kabupaten dan rencana tindak lanjut.

Berdasarkan hasil penilaian  uji panel dan kemampuan  Sumber daya manusia  serta sarana yang ada maka dapat disimpulkan bahwa Calon Labkesda Kabupaten Sikka  layak sebagai Laboratorium Rujukan Intermediate se daratan Flores. Laboratorium Rujukan Intermediate Kabupaten Sikka perlu dilengkapi dengan SK dari Kepala Dinas Kesehatan  Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi NTT

Waktu peningkatan kapasitas terlalu singkat sehingga tidak cukup  untuk melakukan pembacaan sediaan dalam  jumlah yang seharusnya  50 sediaan, waktu yang ada hanya dapat membaca 10 sediaan .

Kegiatan ditutup dengan penyampaian Rencana Tindak Lanjut dari masing – masing Kabupaten.


#TOSSTB

Ayo Temukan Obati Sampai Sembuh (TOSS) TBC

Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan petugas kesehatan dan kader dalam penanggulangan TBC, menyampaikan petunjuk pelaksanaan penanggulangan TBC bagi kader kesehatan di masyarakat dan menyampaikan petunjuk teknis pelaksanaan investigasi kontak dan Pengawas Menelan Obat (PMO), kegiatan ini melibatkan kader PKK desa yang berasal dari Pokja 4 dengan harapan agar kader PKK dapat menjadi pelopor dan corong informasi tentang TBC bagi masyarakat dan kader kesehatan lainnya serta membantu dalam penemuan dan pengawasan minum obat pasien TBC.

Kegiatan dibuka oleh Kepala Bidang P2P Dinas Kesehatan Kabupaten TTU (Clara M. Th Boleng,S.Kep.Ns). Dalam pembukaan tersebut beliau menyampaikan ucapan terima kasih kepada DinkesDukcapil Prov.NTT yang telah memfasilitasi pertemuan ini dan membuka wawasan tentang pentingnya kerja kolaborasi dengan melibatkan kader PKK dalam penanggulangan TBC, harapannya dengan adanya kegiatan ini penemuan pasien TBC dan hasil keberhasilan pengobatan pasien TBC meningkat di kabupaten TTU.

Adapun materi – materi yang disampaikan adalah  :

  1. Kebijakan Nasional Program Tuberkulosis dan Capaian indikator TBC Kota/kabupaten
  2. Informasi penyakit TBC dan Penanggulangannya
  3. Petunjuk teknis pelaksanaan investigasi kontak bagi petugas dan kader
  4. Peran dan Tugas kader TBC dan hasil capaian indikator program TBC kabupaten TTU
  5. Pengawas Menelan Obat (PMO)
  6. Selama penyampaian materi diselingi dengan kuis/pertanyaan dan penyerahan hadiah bagi peserta yang berhasil menjawab pertanyaan.

Kegiatan dilanjutkan dengan penyampaian Rencana Tindak Lanjut dari 26 puskesmas dengan isi RTL secara garis besar memuat tentang :

  1. Meningkatkan penemuan kasus TBC dengan memanfaatkan sumber dana yag tersedia di puskesmas masing-masing.
  2. Memanfaatkan kader PKK yang telah dilatih TBC untuk kegiatan penjaringan kasus, dan penyuluhan di puskesmas masing-masing.

Kegiatan ditutup oleh kepala bidang P2P dengan menyampaikan penegasan tentang RTL yang telah di buat oleh 26 puskesmas berupa :

  1. Surat Penyampaian RTL yang telah di buat oleh 26 puskesmas kepada masing-masing kepala puskesmas untuk dapat ditindaklanjuti dengan sumber dana yang tersedia.

Dinas Kesehatan kabupaten TTU akan menerima Surat penetapan SK kepala puskesmas tentang pembagian target penemuan kasus TBC kepada masing-masing petugas puskesmas agar dapat bertanggung jawab terhadap wilayah binaan masing-masing.


#TOSSTB

Ayo Temukan Obati Sampai Sembuh (TOSS) TBC dengan Kader yang terlatih

Kegiatan ini bertujuan untuk Meningkatkan pengetahuan petugas kesehatan dan kader dalam penanggulangan TBC, menyampaikan petunjuk pelaksanaan penanggulangan TBC bagi kader kesehatan di masyarakat dan menyampaikan petunjuk teknis pelaksanaan investigasi kontak dan Pengawas Menelan Obat (PMO). Harapan dalam kegiatan ini agar kader PKK dapat menjadi pelopor dan corong informasi tentang TBC bagi masyarakat dan kader kesehatan lainnya serta membantu dalam penemuan dan pengawasan minum obat pasien TBC.

Kegiatan dilaksanakan di Aula Hotel Aston Convention Centre diawali dengan pembukaan kegiatan oleh Kepala Bidang P2P (dr. Kuji L.R. Riwu Kaho) dalam pembukaan disampaikan bahwa dalam penanggulangan Tuberkulosis dibutuhkan tenaga pengelola baik tenaga Kesehatan maupun kader yang telah paham dengan apa yang akan dikerjakan. SPM TBC Kabupaten Kupang baru mencapai 30 %, diharapkan angka SPM TBC dapat meningkat.

Dalam kegaiatn ini disampaikan beberapa materi yang disampaikan oleh Narasumber dari Dinas Kesehatan, Kependudukan dan Pencatatan Sipil dan Tim TBC Dinas Kesehatan Kabupaten Kupang yakni :

  1. Kebijakan Nasional Program TBC dan Capaian Indikator Tuberkulosis.
  2. Apa itu penyakit TBC dan Penerapan Penanggulangan TBC.
  3. Petunjuk teknis investigasi kontak pasien TBC bagi petugas kesehatan dan kader.
  4. Pengawas Menelan Obat (PMO).
  5. Praktek kunjungan rumah oleh kader dan petugas kesehatan.

Selama penyampaian materi diselingi dengan kuis/pertanyaan dan penyerahan hadiah bagi peserta yang berhasil menjawab pertanyaan yang diberikan, kegiatan di akhiri dengan penyampaian RTL masing-masing puskesmas yakni:

  1. Surat Penyampaian RTL kepada masing-masing kepala puskesmas untuk dapat ditindaklanjuti dengan sumber daya yang ada
  2. Surat penetapan SK kepala puskesmas tentang pembagian target penemuan kasus TBC kepada masing-masing petugas puskesmas agar dapat bertanggung jawab terhadap wilayah binaan masing-masing.

Dan pada akhir kegiatan juga setiap peserta memberikan kalimat kalimat motivasi dalam penanggulangan TBC yang ditulis di secarik kertas dan dibacakan beberapa tulisan. Kegiatan ditutup oleh Kepala Bidang P2P Dinas Kesehatan Kabupaten Kupang.


#TOSSTB

CEGAH JAPANESE ENCEPHALITIS (JE) / RADANG OTAK DENGAN IMUNISASI JE. “SEGERA BERIKAN IMUNISASI JE PADA ANAK UMUR 9 BULAN SAMPAI DENGAN UMUR KURANG DARI 15 TAHUN “

Kegiatan Kunjungan Kerjasama, Monitoring dan Evaluasi Surveilans JE (Japanese Encephalitis) dan WHO Dalam Rangka Penguatan Kemampuan Laboratorium yang dilaksanakan  Tanggal : 23 – 26 Agustus 2022, Tempat kegiatan di 2 lokasi yaitu @ RSUD.W.Z.Johanes Kupang @ RSUD Kab.Ende, sebelumnya kami melakukan Koordinasi selama 2 hari,. Dalam kegiatan ini lebih banyak sesi tanya jawab dan pengambilan sampel langsung di Laboratorium Rumah Sakit tempat kegiatan berlangsung.

Di Provinsi NTT telah dilakukan penelitian JE oleh WHO pada tahun 2005 – 2006 dan dilakukan Surveilans JE di RS Sentinel RSUD Prof. Dr. W.Z. Johanes Kupang mulai tahun 2014 / 2019, hasil survey paling banyak dari Kota Kupang 12 kasus dan Kab.Kupang 10 kasus JE.

Surveilans, jejaring surveilans laboratorium, kesulitan penegakan diagnosa belum berjalan dengan baik dan belum semua Laboratorium mampu memeriksa specimen JE. Karena masih banyak klinisi/akademisi yang belum mengenal penyakit JE. Selfianti B. Mauguru, SKM


#CEGAH #JAPANESE #ENCEPHALITIS

Kurangi orang sakit dan jaga orang agar tetap produktif

Integrasi pelayanan kesehatan primer merupakan bagian dari kegiatan transformasi pelayanan kesehatan primer yang merupakan pilar pertama dari transformasi sistem kesehatan. Untuk tahap awal, Integrasi Pelayanan Kesehatan Primer dilakukan uji coba di 9 provinsi yaitu Sumatra Selatan, Jawa Barat, Jawa Timur, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Kalimantan Selatan, Sulawesi Selatan, Maluku dan Papua,  yang mewakili empat karakteristik wilayah di Indonesia yaitu perkotaan, pedesaan terpencil dan sangat terpencil. Wilayah Provinsi NTT yang terpilih sebagai tempat pelaksanaan uji coba yaitu Kabupaten TTS. Dan selanjutnya dipilih Puskesmas Niki-niki dan 2 desa yaitu di Desa Sopo dan Desa Tumu.

Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan (BKPK) Kementerian Kesehatan RI melaksanakan uji coba selama 3 bulan dan selanjutnya akan mendokumentasikan serta mengkaji seluruh proses uji coba integrasi pelayanan primer ini.  BKPK akan mengeluarkan kajian dan rekomendasi kebijakan yang meliputi evaluasi terhadap peningkatan cakupan dan kualitas pelayanan, pemetaan sumber daya manusia dan kompetensi yang dibutuhkan di jenjang pelayanan primer, serta penghitungan dan pemetaan pembiayaan sebagai dasar pelaksanaan dalam skala nasional.

Dalam proses ujicoba ini, Dinas Kesehatan, Kependudukan dan Pencatatan Sipil melakukan pendampingan Ujicoba Integrasi Layanan Primer, berkolaborasi dengan Kementerian Kesehatan RI dan Dinas kesehatan Kabupaten TTS. Kegiatan Pendampingan dilaksanakan  pada tanggal 23 – 25 Agustus 2022. Pendampingan dilaksanakan di Puskesmas Niki-Niki, Posyandu Prima Desa Sopo dan Posyandu Prima Desa Tumu.

Pelaksanaan Integrasi Layanan Prima ini sudah berjalan sekitar satu bulan di masing-masing Posyandu Prima.  Tenaga yang melayani di posyandu Prima sebanyak 6 orang yaitu 1 orang tenaga Bidan, 1 orang tenaga Perawat, 2 orang kader posyandu prima dan 1 orang kader pemberdayaan Masyarakat.  Posyandu Prima memberikan layanan kesehatan setiap hari dan mengkoordinir seluruh kegiatan Posyandu di tingkat dusun/RT/RW, sehingga layanan kesehatan menjadi terintegrasi, lebih mudah diakses dan berada dekat dengan masyarakat.

Integrasi layanan prima di Puskesmas/tingkat kecamatan, layanan diberikan dengan pendekatan siklus hidup mulai dari ibu hamil sampai dengan lansia. Selanjutnya layanan diberikan berdasarkan kluster, yaitu kluster ibu hamil, anak dan remaja, kluster usia produktif dan lansia, serta kluster penanggulangan penularan penyakit/surveilans termasuk laboratorium puskesmas.

Dalam pelaksanaannya di Puskesmas, Integrasi layanan sudah mulai dilaksanakan yang didahului dengan pendaftaran secara online menggunakan aplikasi e- kohor. Selanjutnya akan diarahkan ke klaster sesuai dengan kelompok sasaran dan  layanan yang dibutuhkan pasien.

Kendala yang ditemukan dalam pelaksanaan pada tingkat pelayanan di Puskesmas adalah:

  1. Jaringan internet yang tidak stabil/ lemah, menyebabkan penginputan data mengalami hambatan di tiap kluster
  2. Masih ada tumpang tindah sasaran pada klaster 2 dan klaster 3, seperti pada remaja bisa masuk pada klaster 2 dan juga klaster 3.
  3. Terbatasnya tenaga dokter, menyebabkan tidak semua klaster ada dokternya
  4. Ruangan masih terbatas, seperti ruangan untuk pelayanan kepada remaja perlu ruangan tersendiri sehingga kerahasiaan informasi remaja terjaga.

Sedangkan untuk  layanan di posyandu prima, kendala yang dialami adalah :

  1. Kemampuan Kader untuk menggerakkan masyarakat agar memeriksakan kesehatannya ke posyandu ke posyandu prima dirasa masih kurang, karena masih ada masyarakat yang meragukan kemampuan kader
  2. Aplikasi ASIK membutuhkan sarana Hp android, dimana tidak semua kader memiliki Hp android
  3. Perlu tranfortasi bagi kader saat melakukan kunjungan rumah
  4. Ruangan di posyandu prima masih terbatas

Secara umum hal-hal yang perlu mendapat perhatian dalam pelaksanaan selanjutnya adalah:

  1. Posyandu di tingkat Dusun/RT/RW dilaksanakan untuk seluruh sasaran siklus hidup mulai dari ibu hamil sampai dengan lansia
  2. Kunjungan rumah dan peningkatan kapasitas kader dilakukan secara rutin dan terencana
  3. Mengantisipasi koneksi internet yang tidak baik maka perlu dipikirkan untuk pemanfaatan Local Area Network (LAN) untuk memperlancar koneksi antar kluster
  4. Perlu pembenahan dalam aplikasi (contoh : kasus baru dan lama per hari, bulan dapat diketahui ) dan informasi lainnya
  5. Puskesmas dan posyandu prima membuat perencanaan kebutuhan sumberdaya termasuk logistic, bahan habis pakai.
  6. Program layanan kesehatan yang dilaksanakan oleh Puskesmas dan jejaringnya perlu diketahui secara utuh, sehingga pengintegrasian layanan kesehatan dapat dilaksanakan secara optimal
  7. Pelibatan seluruh struktur yang ada di desa

Bila di umpamakan maka Integrasi Layanan Primer ini ibarat berlayar sambil membangun perahu. Masih banyak yang perlu dibenahi, persiapkan dan tingkatkan. (Penulis : Ni Made Oka Arpini dan Filmon Banunaek).


#transformasi #layananprimer

Bimtek Pencatatan dan Pelaporan Imunisasi Berbasis Aplikasi PWS Imunisasi Pengelola Program Imunisasi Puskesmas Tingkat Kabupaten Belu Tahun 2022

Undang-Undang Kesehatan nomor 36 tahun 2009 menyatakan imunisasi merupakan salah satu upaya untuk mencegah terjadinya penyakit menular yang merupakan salah satu kegiatan prioritas Kementerian Kesehatan RI dalam rangka menurunkan angka kematian pada anak.

Program imunisasi ini dapat efektif bila didukung oleh pelayanan yang bermutu dan ketersediaan standar pedoman, sistem pencatatan dan pelaporan serta logistik yang memadai. Dalam era pembangunan ini keberadaan data dan informasi memegang peran yang sangat penting. Data yang benar-benar akurat, terpercaya, berkesinambungan, tepat waktu dan mutakhir sangat diperlukan dalam pengolahan program, perencanaan, pemantauan pelaksanaan program serta kegiatan yang akan dilakukan.

Pencatatan dan pelaporan yang baik dan benar  akan berdampak pada tersedianya data yang akurat dalam pelaksanaan program imunisasi. Oleh karena itu Dinas Kesehatan Kabupaten Belu melakukan kegiatan Bimbingan teknis pencatatan dan pelaporan imunisasi berbasis penggunaan aplikasi PWS imunisasi bagi Pengelola Program imunisasi dan pengelola aplikasi Smile dengan sumber biaya DAK NON Fisik Bidang Kesehatan Tahun 2022 Kabupaten Belu.

Kegiatan ini dilaksanakan selama 2 hari (25-26 Agustus 2022) yang bertempat di Aula Hotel Permata Atambua dengan jumlah peserta 34 orang yang berasal dari 17 Puskesmas di Kabupaten Belu. Narasumber kegiatan ini berasal dari Dinas Kesehatan, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi NTT (1 orang), Dinas Kesehatan Kabupaten Belu (1 orang), dan Pokja KIPI Kabupaten Belu (1 orang). Kegiatan ini dilaksanakan dengan metode ceramah, diskusi, tanya jawab dan praktek penggunaan aplikasi. Kegiatan ini dibuka oleh Sekretaris Dinas Kesehatan Kabupaten Belu Bapak Siprianus Mali, S.IP dan didampingi oleh Kepala Bidang P2P Bapak Mathias P. Taek, SKM yang menegaskan bahwa di era digitalisasi setiap pencatatan dan pelaporan diharapkan tepat waktu dan terupdate. Pencatatan dan Pelaporan dengan pemanfataan teknologi akan lebih memudahkan dalam pengolahan data sebagai sumber informasi dalam pengambilan kebijakan.

Pelaksanaan kegiatan ini diharapkan pengelola program imunisasi memahami penggunaan aplikasi PWS imunisasi untuk pengolahan data imunisasi, tersedianya data sasaran program imunisasi, tersedianya pencatatan pelaporan program imunisasi yang lengkap dipuskesmas, tersedianya data cakupan program imunisasi yang akurat serta terlaporkannya penerimaan logistik imunisasi melalui aplikasi Smile, dengan demikian dapat mendukung tercapainya target Universal Child Immunization (UCI) yaitu cakupan imunisasi lengkap minimal 80% secara merata pada bayi di seluruh desa/kelurahan di wilayah Kabupaten Belu tahun 2022.


by : Vidria Handayani Tae, SKM

Workshop Peningkatan Jejaring Pelayanan Kesehatan di FKTP

Puskesmas merupakan fasilitas pelayanan kesehatan tingkat pertama (FKTP) yang menyelenggarakan upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perseorangan tingkat pertama, dengan lebih mengutamakan upaya promotif dan preventif di wilayah kerjanya. Dalam rangka mewujudkan puskesmas yang sehat, perlu didukung oleh jaringan dan jejaring puskesmas. Jejaring Puskesmas terdiri atas upaya kesehatan bersumberdaya masyarakat, usaha kesehatan sekolah, klinik, rumah sakit, apotek, laboratorium, tempat praktik mandiri Tenaga Kesehatan, dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan lainnya.

Sesuai amanat Peraturan Menteri Kesehatan nomor 43 tahun 2019 tentang Puskesmas bahwa puskesmas sebagai Pembina Wilayah bertanggung jawab menjaga kesehatan untuk masyarakat di wilayah kerjanya. Dan berperan sebagai penanggung jawab utama terhadap jaringan dan jejaring pelayanan puskesmas dan sebagai pembina FKTP lain di wilayah kerjanya. Oleh karena itu perlu upaya mengintegrasi pelayanan kesehatan di FKTP yang terdiri dari berbagai organisasi pelayanan kesehatan, interprofesional, program kesehatan, serta lintas sektor.

Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota sebagai Pembina pelayanan kesehatan di tingkat Kabupaten/Kota perlu disiapkan dan diperkuat sebagai Pembina jejaring FKTP lainnya, sehinggga dapat mendampingi dan membimbing Puskesmas sebagai FKTP Milik Pemerintah dalam melaksanakan kewenangannya melakukan kolaborasi dengan Fasilitas Pelayanan Kesehatan tingkat pertama dan rumah sakit di wilayah Kerjanya.

Kegiatan ini dilaksanakan secara luring di Hotel Kristal Kupang dengan metode Ceramah, Diskusi, Tanya Jawab,  pada hari selasa s.d kamis, tanggal 23-25 Agustus 2022 dengan Pembiayaan dari DIPA SATKER 04 DINKES PROV.NTT TA. 2022

  • Fasilitator/Narasumber dalam kegiatan ini yaitu :
  1. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu ( Tata cara dan Kebijakan Perizinan FKTP melalui OSS RBA )
  2. Ikatan Dokter Indonesia Provinsi NTT ( Tata Laksana Tuberkulosis,   Diabetes Melitus, dan Hipertensi di FKTP )
  3. Direktur Pelayanan Kesehatan Primer Kemenkes RI (Kebijakan Pelayanan Kesehatan Primer, Integrasi Layanan Primer dan Perizinan Klinik)

Peserta Workshop  sebanyak 50  orang dengan Rincian Sebagai berikut :

  • Peserta Provinsi sebanyak 25 orang, yang terdiri dari :
  1. Seksi Yankes Primer 8 orang
  2. Seksi Yankes Rujukan 3 orang
  3. Substansi Kefarmasian dan alkes 2 orang
  • Peserta  Kota Kupang
  1. Dinas Kesehatan Kota Kupang 1 orang
  2. Perwakilan Klinik 3 orang
  • Peserta Kabupaten sebanyak 21 orang / setiap Kabupaten 1 orang  dengan rincian
  1. 3 Kabupaten daring (Manggarai, Flores Timur, Sabu raijua)
  2. 18 Kabupaten Luring

Dengan adanya kegiatan ini di harapkan dapat  memberikan Penguatan kepada Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota sebagai Pembina Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama di wilayah kerjanya. Feby_yankes dan Tim


#jejaring #yankes #fktp

BUGAR DAN SEHAT DI TEMPAT KERJA

Aktifitas fisik merupakan salah satu unsur yang dapat mempengaruhi kebugaran tubuh seseorang karena kebugaran tubuh seseorang tidak  dapat dinilai dari penampilan fisik saja, namun juga dari pola hidup, pola makan dan aktivitas fisiknya. Seseorang dapat  dikatakan bugar jika setelah bekerja, dia masih mampu melakukan aktivitas lain tanpa merasa kelelahan yang berlebihan. Untuk menjaga kebugaran karyawan/karyawati Perangkat Daerah Provinsi NTT dan Akademisi di Kupang, maka Dinas Kesehatan Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Nusa Tenggara Timur, Bidang Kesehatan Masyarakat, Seksi Kesehatan Lingkungan, Kesehatan Kerja dan Olahraga, sosialisasi aktivitas Fisik bagi akademisi tanggal 24 Agustus 2022 di Universitas Kristen Artha Wacana Kupang yang diikuti oleh 28 orang peserta yang terdiri dari tenaga dosen dan tenaga administrasi yang dibuka oleh Wakil Rektor II Universitas Kristen Arta Wacana (UNKRIS) Kupang, Dr. Ir. Yohanes Merryanto, M.Si dengan narasumber Dr. Leksolie L. FoEs,SpKO, MARS yang berasal dari RSUD Prof. Dr. W. Z Johannes Kupang yang merupakan dokter spesialis Kesehatan olahraga pertama di NTT.  Sosialisasi Aktivitas Fisik sangat penting dilakukan sebagai bagian penting dari fokus kegiatan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (GERMAS)  yang telah diatur dalam Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2017 tentang Gerakan Masyarakat Hidup Sehat yaitu melakukan aktivitas fisik, mengkonsumsi sayur dan buah serta melakukan pemeriksaan kesehatan berkala. Saat ini, Indonesia sedang menghadapi tantangan besar yakni meningkatnya penyakit tidak menular (PTM) dan menurut WHO, salah satu faktor risiko utamanya adalah  ketidakaktifan fisik. Hal ini didukung juga oleh Data Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) tahun 2018 yang menunjukkan bahwa 33,5% masyarakat indonesia kurang melakukan aktivitas fisik. Aktifitas fisik selama 30 menit memberikan banyak manfaat terhadap kesehatan. Diantaranya membuat tubuh bugar, mengurangi resiko penyakit kardiovaskular, hingga kesehatan pencernaan. Terdapat bukti ilmiah yang sangat kuat bahwa melakukan aktivitas fisik dengan intensitas sedang minimal 30 menit setiap hari atau 150 menit per minggu secara teratur dapat menurunkan risiko berbagai macam penyakit tidak menular dan risiko kematian dini akibat penyakit kronis. Sosialisasi aktivitas Fisik yang dilakukan bertujuan untuk membudayakan aktivitas fisik dan olahraga sebagai kebiasaan setiap hari dalam upaya meningkatkan derajat kesehatan pekerja. Selain itu memperkenalkan aplikasi SIPGAR (Sistem Informasi Pengukuran Kebugaran) dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia yang dapat dipergunakan secara mandiri dalam mengukur kebugaran sebagai bentuk sosialisasi GERMAS di instansi dan akademisi selain melakukan aktivitas fisik, peserta mengkonsumsi kudapan sehat berupa snack dan buah.  (Penulis: Istonia Waang)


#SosialisasiAktivitasFisik #kesehatanKerjaOlahraga #SehatBugarProduktif

Pertemuan Sosialisasi dan Advokasi Pengukuran Kebugaran melalui Aplikasi SIPGAR tingkat Kabupaten Sumba Tengah

Sebagai upaya peningkatan daya tahan tubuh dan penerapan gerakan masyarakat hidup sehat melalui pembudayaan aktivitas fisik secara rutin minimal 30 menit setiap hari kita perlu melakukan olahraga secara Baik, Benar, Teratur dan Terukur agar memperoleh hasil yang optimal dan terhindar dari risiko cidera.

Pembangunan kesehatan perlu didukung oleh SDM yang unggul, masyarakat yang sehat dan masyarakat yang bugar. Pekerja sebagai tulang punggung keluarga juga merupakan aset dari tempat kerja/kantor/perusahaan untuk produktivitas. Oleh karena itu peran pemerintah pusat dan daerah, perusahaan, manajemen atau pengelola tempat kerja, lintas sektor terkait, dan individu sangat penting untuk menciptakan tempat kerja sehat dan pekerja yang sehat dan bugar.

SIPGAR (Sistem Informasi Kebugaran) merupakan aplikasi berbasis android yang dapat digunakan sebagai alat untuk mengukur kebugaran secara mandiri, dapat dilakukan dimana saja dan kapan saja. Selain itu aplikasi ini dilengkapi dengan fitur latihan fisik terprogram sebagai rekomendasi latihan fisik yang disesuaikan dengan tingkat kebugaran.

Bertempat di aula kantor Dinas Kesehatan Kabupaten Sumba Tengah, pada tanggal 25 Agustus 2022 petugas dari Dinas Kesehatan, Kependudukan  dan Pencatatan Sipil Provinsi NTT melaksanakan tugas sebagai narasumber pada Sosialisasi dan Advokasi Pengukuran Kebugaran Jasmani melalui Aplikasi SIPGAR bagi para pengelola program Kesehatan Kerja dan Olahraga Puskesmas di Kabupaten Sumba Tengah. Dalam pertemuan ini hadir pula Kabid Kesehatan Masyarakat, Jafung Sanitarian Ahli Muda, Staf Program Kesehatan Lingkungan, Kesehatan Kerja dan Olahraga, Kasi Pencegahan Penyakit Tidak Menular, Kasi Promosi Kesehatan, dan para staf. Keseluruhan peserta berjumlah 25 orang.

Sosialisasi ini dibuka oleh Sekretaris Dinas Kesehatan Kabupaten Sumba Tengah mewakili Kepala Dinas. Materi yang disampaikan dan didiskusikan antara lain Metode Pengukuran Kebugaran dengan Aplikasi SIPGAR, Pentingnya Kebugaran Jasmani, Pelaporan Kegiatan Kesjaor melalui Aplikasi SITKO (Sistim Informasi Terpadu Kesehatan Kerja dan Olahraga), dan beberapa materi tambahan lainnya. Kegiatan Sosialisasi ini ditutup oleh Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat. I Gede Kabinawa, SKM, M.Kes


#kebugaran #kebugaranjasmani #sipgar #aktivitasfisik #latihanfisik  #olahraga  #dinkesdukcapilntt2022