Bimbingan Teknis Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan Satker Lingkup Pemerintah Provinsi NTT Tahun Anggaran 2022

Pada Kamis 14 Juni 2022 Pemerintah Provinsi NTT melalui Bappelitbangda Provinsi NTT Menyelengarakan Bimbingan Teknis Laporan Keuangan Bulanan Satker Lingkup Pemerintah Provinsi NTT yang berlangsung di Aula Neo Aston Hotel Kupang. Kegiatan Bimtek ini kembali diselenggarakan sebagai forum untuk mewujudkan peningkatan akuntabilitas pengelolaan keuangan Satker Pengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Lingkup Pemerintah Provinsi NTT mitra Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Kupang Tahun Anggaran 2022, agar para pengelola tetap fokus dan konsentrasi untuk memastikan setiap transaksi keuangan di tahun 2022 seluruhnya dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan.

Peserta kegiatan ini adalah para Pengelola APBN lingkup Pemerintah Provinsi NTT mitra KPPN Kupang TA.2022. Dinas Kesehatan Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi NTT juga diundang sebagai peserta dan dihadiri oleh Kepala Sub Bagian Keuangan (Welmintje Bunga,SE), Bendahara Satker (Elis Apriliyanti,SE , Endang Dewanti,S.Sos , Ernie R.Djari) dan Operator Satker (Tony Tapatab, SE, Amelia I. Surat,S.Si, M.Kes, Saiful, Reinhard Radja Riwo, S.Kom, Nur Indah KurniaDewi, Se). Hadir sebagai Narasumber adalah Kepala KPPN Kupang (I Gusti Bagus Eddy Pramana Madurja) beserta pejabat terkait.

Adapun materi yang disampaikan adalah, Capaian Output,IKPA,Rekonsiliasi dan migrasi saldo di SAKTI. Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI) yakni aplikasi yang digunakan sebagai sarana bagi satker dalam mendukung implementasi SPAN untuk melakukan pengelolaan keuangan yang meliputi tahapan perencanaan hingga pertanggungjawaban anggaran. SAKTI mengintegrasikan seluruh aplikasi satker yang ada. Aplikasi ini digunakan oleh Satuan Kerja yang mengelola APBN. (materi dapat diunduh pada menu Publikasi, Sub menu Materi Kegiatan)

Dalam paparan materi dan diskusi juga disampaikan bahwa capaian realisasi kegiatan APBN sampai dengan kondisi awal Juni 2022 rata-rata masih rendah termasuk Dinas Kesehatan Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi NTT, hal ini karena kagiatan APBN belum bisa dilaksanakan karena masih menunggu Revisi Anggaran pada tingkat pusat.

Kegiatan ini sangat bermanfaat bagi para petugas satker untuk menambah pemahaman tentang penyesuaian beberapa kebijaka pengelolaan Keuangan daerah sekaligus sebagai ajang pengauatan sinergis, bertukar informasi dan pengalaman dalam pengelolaan keuangan dan administrasi juga mengenai permasalahan yang sering muncul yang mungkin menjadi kendala seehingga Perangkat Daerah dapat menyajikan informasi laporan keuangan, realisasi anggaran dan kinerja keuangan serta penyusunan anggaran yang lebih akuntabel. (EP)