Komitmen ditengah Keterbatasan “resources” untuk Membangun Kesehatan Wilayah

Beban tanggung jawab   membangun kesehatan wilayah (masyarakat  bangsa) adalah  sebuah panggilan  moral  dan mulia  adanya.   Setiap insan  yang  terlibat didalamnya  diharapkan merupaķan individu-individu  yang telah teruji dan terpilih   dalam  banyak  aspek  baik  intelektual,  kompetensi, karakter,moral dan integritas serta komitmennya.

Sektor kesehatan  adalah  sebuah  ekosistem  yang  kompleks dan  multidimensional, membutuhkan resources yang  memadai  agar  dapat terjaga dengan  baik adanya. Kesehatan  masyarakat bangsa merupakan  salah satu pilar penentu keberhasilan  pembangunan,  berbagai indikator kesehatan  masyarakat bangsa  merupakan ukuran keberhasilan  sebuah bangsa  dalam  pembangunannya, sebagaimana tag line  Bangkit  Indonesiaku  Sehat Negeriku. Yang mana terkandung makna  bahwasannya  negeri yang masyarakatnya  sehat  akan membangkitkan seluruh  elemen  menuju kemaslahatan  bangsa.  

 Ditengah spirit dan derap pembangunan  di berbagai sektor dalam  mencapai kesejahteraan dan  kemaslahatan  masyarakat bangsa dari waktu ke waktu dan harus berkelanjutan  maka tentunya di syaratkan  tersedianya  resources yang memadai pada setiap tingkatan pemerintahan. Dalam tatanan pemerintahan  terdapat tatanan pemerintah pusat, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten-kota  beserta seluruh perangkatnya yang memiliki  tanggung jawab, kewenangan,  tugas  dan fungsi pelayanan  berjenjang  dan berbeda  dalam  perspektif    komplementer   dan  melengkapi  antar   jenjang yang  satu dan yang lainnya. Tidak boleh ada superioritas dan inferioŕitas  antar satu dengan yang lainnya semuanya  dalam ķesetaraan walau bukanlah kesetaraan yang  mutlak, karena  bagaimanapun   terdapat perbedaan  dalam setiap  jenjang nya tetapi perbedaan ini bukanlah untuk di perdebatkan melainkan untuk saling melengkapi, mengisi (komplementer)  dan  menyempurnakan.

Pendistribusian  resources  yang  “berkeadilan” oleh pemangku kebijakan dengan mempertimbangkan  berbagai  aspek antar jenjang  sebagaimana tersebut  diatas  menjadi sangatlah berperan dalam keberhasilan. Porsi  pembangunan  haruslah   dimulai dari perencanaan  yang  berķeadilan  dalam mendistribusikan  berbagai  resources yang mendukung proses pembangunan di setiap jenjangnya, karena keberhasilan  maupun ketidak berhasilan  dari sebuah proses  pembangunan  dominan  dipengaruhi oleh variable  resources (sumber  daya) yang memadai  jika tidak  mau dikata berkecukupan/berlebihan dan tentunya  variabel  lainnya  pada  setiap  jenjang pemerintahannya.

Keberpihakan kebijakan dan anggaran, haruslah mencerminkan struktur piramida sejatinya dimana fondasi dasar harusnya kuat dan kokoh serta lebih besar porsinya dibandingkan struktur di atasnya karena permasalahan ada pada struktur dasar yaitu masyarakat. Ujung tombak pembangunan kesehatan wilayah/masyarakat adalah mereka (Pemerintahan Kab/Kota dan Jejaringnya), struktur ini harusnya besar dalam banyak aspek termasuk Resources yang dialokasikan untuk dapat mengakomodir dan mengatasi persoalan yang ada di tengah masyarakat.

“Kami di daerah  selalu  siap  dan memiliki komitmen  tinggi  untuk  mengeksekusi kegiatan /program   yang  di inisiasi oleh  pemerintah pusat   sejauh   bahwa  berbagai dukungan   benar-benar  sampai  di daerah  namun persoalannya adalah  vaksin dan logistik  hanya sampai  provinsi dan kabupaten harus  mensiasati  dana  untuk pengambilan /penjemputannya, disinilah  persòaĺan mulai  timbul karena keterbatasan  anggaran  di daerah dan tidak direncanakan /belum  dianggarkan dalam perèncanaan.”  (dikutip dari salah satu pemangku jabat di kabupaten)

Beberapa  kendala   yang  dihadapi   wilayah  dalam  kerangka menyehatkan  masyarakatnya, sebagaimana  hasil  wawancara  dan  diskusi  dengan pemangku kewenangan di daerah dapat  di sampaikan sebagai berikut:

1. Inisiasi Program nasional yang   “baru”  alangkah baiknya   di biayai  dari pusat, karèna   sistem penganggaran di daerah  ke  dalam  Sistem Informasi Perencanaan   Daerah  (SIPD)  yang  sedemikian  rigidnya dan tidak memungkinkan untuk  realokasi ke program  baru tersebut Ini yang menghambat    Penganggaran  di daerah tidak  memungkinkan adanya  realokasi  ke  program  baru  jikapun  ada   menanti  proses perubahan anggaran yang akan terjadi di akhir tahun  anggaran.
2. Dalam forum pertemuan koordinasi disampaikan bahwasannya penganggarannya dapat  diakomodir    pada  dana  bìaya operasional kesehatan  (BOK) dan lainnya masih sebatas retorika karena pada kenyataannya menu tersebut  tidak muncul   dalam  menu sistem  panganggaran BOK Sehingga  tidak dapat dialokasi.
3. Kendala biaya tranportasi vaksin  dan logistik  dari pusat   hanya  sampai  ke provinsi sementara  dari   provinsi  ke  kabupaten mengalami kendala dan   karena  ketiadaan   alokasi,  sehingga  kabupaten  harus mengupayakan dengan berbagai sumber  dan  “urunan”  antar  bidang  untuk memenuhinya tentunya hal ini  tidak dapat dipertahankan kedepannya sehingga perlunya   dicari  solusi, karena  vaksinasi merupakan  hak anak yang perlu dipenuhi Negara dan diprioritaskan oleh pemerintah pada setiap jenjangnya.
4. Terkait resources khususnya   sumber daya manusia (SDM),   dimana  ditahun 2023  akan  mengalami hal luar biasa  dan  sulit  karena   garda terdepan    dari berbagai program penanggulangan  masalah kesehatan  ditengah masyarakat adalah pada tenaga tenaga muda  insentif  daerah  (insenda) dan   Kontrak BOK  yang berjumlah  300  lebih  jika  Diantara mereka  adalah tenaga-tenaga fungsional laboran,   supir ambulance, perawat, bidan, sanitarian dan lain sebagainya, oleh karenanya  semoga  ada solusi bijak   untun persoalan ķetersediaan  sumber daya manusià yang memadai di fasilitas kesehatan di garda terdepan  dalam melayani masyarakat dan persoalan kesehatan masyarakat, perlu dipilah tidak di generalisasi rasionalisasi   tenaga  administrasi dan fungsionalnya.
5. Ketersediaan anggaran (Fiskal) daerah tentunya sangatlah terbatas  dan  dapat dikata  tidak mencukupi dalam  merespon berbagai problem  yang dihadapi  di daerah masing masing. Oleh karenanya sangatlah diharapkan  dukungan  dari pemerintah  provinsi dan pemerintah  pusat  dalam  menopang ketercukupannya agar  agenda pembangunan   dan pelayanan  kepada masyarakat dapat berjalan sebagaimana harusnya.

Demikian sekelumit persoalan yang membelenggu wilayah kabupaten kota dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab membangun kesehatan wilayah, semoga jeritan  keterbatasan dan belenggu resources ini dapat terurai dengan kebijakan kebijakan rasional dan memperhatikan skala prioritasnya. Komitmen membangun kesehatan wilayah tetap akan terawat dan terjaga oleh seluruh jejaring perangkat yang ada didaerah.

Sehatlah Negeriku, Jayalah Bangsaku.