Tuberkulosis (TBC) masih menjadi masalah kesehatan baik secara global dan Indonesia. Dimana Tuberkulosis menempati peringkat 10 teratas penyebab
kematian di dunia. Menurut Global Tuberculosis Report 2021, sekitar 1,3 juta orang tanpa HIV dan 214.000 orang dengan HIV (ODHIV) meninggal karena sakit TBC pada tahun 2020. Epidemi Human Immunodeficiency Virus (HIV) menunjukkan pengaruhnya terhadap peningkatan epidemi Tuberkulosis (TB) di seluruh dunia yang berakibat meningkatnya jumlah kasus TB di masyarakat. Epidemi ini merupakan tantangan terbesar dalam pengendalian TB dan banyak bukti menunjukkan bahwa pengendalian TB tidak akan berhasil dengan baik tanpa keberhasilan pengendalian HIV. Sebaliknya TB merupakan salah satu infeksi oportunistik yang disebabkan oleh bakteri Mycrobakterium Tuberkulosis banyak terjadi dan penyebab utama kematian pada Orang dengan HIV-AIDS (ODHA). Kolaborasi kegiatan bagi kedua program merupakan suatu keharusan agar mampu menanggulangi kedua penyakit tersebut secara efektif dan efisien.

Kegiatan kolaborasi TB-HIV di Indonesia merupakan rangkaian kegiatan bersama program Pengendalian TB dan program pengendalian HIV yang bertujuan untuk mengurangi beban TB dan HIV pada masyarakat akibat kedua penyakit ini. Sejalan dengan rekomendasi WHO, kegiatan kolaborasi TB-HIV di Indonesia adalah kegiatan yang berupaya untuk mempercepat diagnosis dan pengobatan TB pada pasien HIV dan sebaliknya mempercepat diagnosis dan pengobatan HIV pada pasien TB, dengan memperkuat jejaring layanan keduanya.

Menurut laporan SITB ( Sistem Informasi Tuberkulosis) Provinsi NTT tahun 2021, pasien TBC yang di tes HIV atau tau status HIV sebanyak 2.047 kasus, sedangkan yang tercatat di SIHA adalah 1.092 kasus, pasien TB dengan HIV posisif yang tercatat di SITB sebanyak 113 kasus dan yang terlapor di SIHA kasus baru orang dengan koinfeksi TB-HIV sebanyak 31 kasus. Dari pelaporan tersebut masih ada kesenjangan data, alur pencatatan di SIHA maupun SITB sehingga diperlukan adanya pertemuan koordinasi dengan program HIV dan intensifikasi validasi data untuk mengevaluasi apakah sistem pencatatan dan pelaporan sudah dilaksanakan dengan baik dan benar, maupun logistik tersedia cukup untuk skrining HIV di kabupaten/kota. Tujuan dari pertemuan ini antara lain : Menguatkan jejaring layanan kolaborasi antara program TB dan program HIV, Meningkatkan akses tes HIV atas inisiasi petugas kesehatan yang ditujukan bagi pasien TB dan bagaimana membangun jejaring pelayanan pemeriksaan untuk menegakan  diagnosis TB dan HIV, Meningkatkan jejaring pencatatan pelaporan menggunakan aplikasi SITB, SIHA agar dapat terloporkan recara riil time

Dalam rangka mencapai tujuan diatas maka dilakukan pertemuan dukungan teknis dan pendampingan penatalaksanaan TB/HIV tingkat Prov. NTT, yang dilaksanakan di Kabupaten Sumba Barat Daya dengan diikuti oleh pengelola TB dan Pengelola HIV Dinas Kesehatan, Pengelola TB dan HIV Rumah Sakit sedaratan Sumba. Dalam rangka melihat kesenjangan data, alur pencatatan di SIHA maupun SITB sehingga dapat mengevaluasi apakah sistem pencatatan dan pelaporan sudah dilaksanakan dengan baik dan benar, maupun logistik tersedia cukup untuk skrining HIV di kabupaten/kota.

---

#TOSSTB #TemukanObatiSampaiSembuh #SumbaBaratDaya #TB/HIV

Rapat Tinjau Manajemen dilaksanakan pada tanggal 21 Juli 2022 di Aula fatumnasi Dinas Kesehatan, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi NTT. Kegiatan dipimpinan oleh Plt. Kepala Dinas Ibu Emma M. F. Simanjuntak, SKM, MM, MScH diikuti oleh Pejabat Stuktural Eselon III dan IV serta Fungsional lingkup Dinas Kesehatan, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi NTT.

Dalam sambutannya Plt. Kepala Dinas menyampaikan bahwa apa yang akan dipaparkan pada kali ini merupakan hasil audit internal yang telah dilaksanakan serta pembahasan kesiapan dokumen surveilans ke-1 SMM ISO 9001:2015 sebanyak 12 data dukung yang telah tersedia. Kegiatan ini menjadi salah satu persiapan untuk pelaksanaan Surveilans ke-1 SMM ISO 9001:2015 yang akan di laksanakan pada awal agustus 2022 oleh Badan Sertifikasi MSF.

Hasil audit internal menunjukkan beberapa hal yang masih perlu dilakukan perbaikan, antara lain revisi SOP terkait waktu/regulasi/alur/tupoksi, belum terintegrasinya SOP antara Bidang/Sekretariat dan belum terintegrasinya SOP dangan ISO 9001:2015. Plt. Kepala Dinas yang menyampaikan beberapa kebijakan untuk meningkatkan operasional instansi seperti pelaksanaan pendampingan MONEV dan Revisi SOP dan Peta Proses Bisnis direncanakan pada bulan Agustus Tahun 2022 agar berjalan sesuai rencana, kemudian hasil MONEV dan Revisi akan diajukan Pengusulan Perubahan dan Penerbitan Peraturan Gubernur Tahun 2022 perihal SOP dan Peta Proses Bisnis Dinas Kesehatan, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2022 dan selanjutnya harus dilaksanakan Sosialisasi Peraturan Gubernur hasil revisi SOP-AP dan Peta Proses Bisnis agar dipahami dan menjadi pedoman pelaksanaan tugas pokok dan fungsi instansi. Hasil tinjauan manajemen tersebut dipakai sebagai acuan untuk melakukan tindakan perbaikan selanjutnya.

Pelaksanaan Sertifikasi ISO 9001:2015 oleh Dinas Kesehatan, Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebagai upaya  menjamin produk atau jasa yang dihasilkan oleh instansi memenuhi persyaratan yang ditetapkan badan standar dunia yaitu ISO (International Organization for Standardization), khususnya untuk meningkatkan efisiensi dan efektifitas operasional instansi agar mampu meningkatkan kualitas pelayanan.

Dinas Kesehatan, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi NTT akan terus berupaya melakukan reformasi mutu instansi agar dapat bangga melayani bangsa dengan sepenuh hati untuk masyarakat NTT yang sehat. (MDW)

---

#Rapat #Tinjau #Manajemen #Persiapan #Mempertahankan #Sertifikat #Mutu #Instansi #Berstandar #Internasional

Dinas Kesehatan Kabupaten Ende menyelenggarakan Pertemuan Koordinasi Teknis Pemutakhiran Data dan Penguatan Analisis Data Program Indonesia Sehat dengan Pendekatan Keluarga (PISPK) bagi Puskesmas sebagai bentuk upaya Pemerintah Daerah untuk meningkatan Indeks Keluarga Sehat di Kabupaten Ende. Pertemuan yang diselenggarakan di Hotel Satarmese Kota Ende selama 3 hari dari tanggal 21 s/d 23 Juni 2022 ini dihadiri oleh 51 orang peserta yang merupakan pengelola program PISPK dan Admin Aplikasi Keluarga Sehat yang berasal dari 26 Puskesmas di Kabupaten Ende. Pada pertemuan dimaksud hadir pula Fasilitator dari Dinas Kesehatan, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi NTT membawakan materi Intervensi Terintegrasi Berbasis Analisis Data Kesehatan Keluarga Pada PISPK-Instrumen Analisa Raw Data (INARATA) 4.0 secara luring dan Aplikasi Keluarga Sehat 2.0 secara daring.

Berdasarkan Permenkes Nomor 39 tahun 2016 tentang Pedoman Penyelenggaraan Program Indonesia Sehat dengan Pendekatan Keluarga, yang dimaksud dengan Pendekatan Keluarga adalah salah satu cara Puskesmas untuk meningkatkan jangkauan sasaran dan mendekatkan/meningkatkan akses pelayanan kesehatan di wilayah kerjanya dengan mendatangi keluarga. Kunjungan keluarga dilakukan pada seluruh keluarga di wilayah kerja Puskesmas (total coverage) dengan melakukan pendataan pada kunjungan awal berdasarkan 12 indikator kesehatan pada Profil Kesehatan Keluarga (Prokesga), intervensi awal pada masalah kesehatan yang ditemukan, penginputan data hasil kunjungan keluarga pada Aplikasi Keluarga Sehat, analisis data dan intervensi lanjut terhadap masalah kesehatan. Pendekatan keluarga merupakan salah satu kendaraan untuk mencapai Standar Pelayanan Minimal (SPM)  Kabupaten/Kota Bidang Kesehatan. Terdapat 7 Indikator Keluarga Sehat terkait dengan Pelayanan Dasar pada SPM, yaitu persalinan di fasilitas pelayanan kesehatan, imunisasi dasar lengkap, Air Susu Ibu (ASI) eksklusif, pemantauan pertumbuhan balita, tuberkulosis paru, hipertensi, dan gangguan jiwa berat. Selain itu data hasil kunjungan keluarga dapat digunaan sebagai  sasaran rill untuk penghitungan kebutuhan pemenuhan pelayanan dasar.

PISPK di Provinsi NTT telah dilaksanakan sejak tahun 2017. Hingga Bulan Desember 2021 Indeks Keluarga Sehat (IKS) Provinsi NTT masih berkisar di angka 0,115 (tidak sehat), sedikit lebih rendah dibandingkan dengan IKS Indonesia sebesar 0,189 (tidak sehat). Karena IKS Provinsi NTT masih sangat rendah, diperlukanlah percepatan perubahan IKS. Salah satu upaya percepatan perubahan IKS adalah dengan melakukan pendampingan dan pembinaan terhadap Kabupaten/ Kota dan Puskesmas untuk melakukan Intervensi Lanjut Terintegrasi Lintas Program Lintas Sektor dengan berbasis hasil analisis data serta pemutakhiran data pada Aplikasi Keluarga Sehat.

Dinas Kesehatan Kabupaten Ende dengan dukungan Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik Bidang Kesehatan Tahun 2022 menyelenggarakan Pertemuan Koordinasi Teknis Pemutakhiran Data dan Penguatan Analisis Data Program Indonesia Sehat dengan Pendekatan Keluarga (PISPK) bagi Puskesmas se-kabupaten Ende. IKS Kabupaten Ende per Desember 2022 berkisar di angka 0.094 (tidak sehat). Pertemuan ini merupakan salah satu upaya  untuk menaikan IKS tersebut dari tidak sehat menjadi sehat. Bertempat di Aula Hotel Satarmese Kota Ende pada hari senin (21/06), pertemuan dibuka oleh Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Ende, dr. Aries Dwi Lestari, Sp.PD,FINASIM dan dilanjutkan dengan materi Evaluasi dan Gambaran Umum Pelaksanaan PISPK Kab. Ende Tahun 2021  oleh Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan Dinkes Ende. Setelah coffee break, Emerensiana Kette, SKM, Fasilitator dari Seksi Pelayanan Kesehatan Primer dan Kesehatan Tradisional Dinas Kesehatan, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi NTT, membawakan materi dengan judul Intervensi Terintegrasi Berbasis Analisis Data Kesehatan Keluarga Pada PISPK-Instrumen Analisa Raw Data (INARATA) 4.0. Hari kedua (22/06) pertemuan seharusnya dilanjutkan oleh Adriana Kikhau, S,KM, fasilitator dari Sub Bagian PDE Dinas Kesehatan, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi NTT dengan materi Aplikasi Keluarga Sehat 2.0. Namun karena pesawat wings air Kupang-Ende yang ditumpanginya gagal landing di Ende karena faktor cuaca dan mendarat darurat di Labuan Bajo maka materi tersebut dibawakan secara daring via zoom meeting. Selain membawakan materi, 2 orang fasilitator dari  Dinas Kesehatan, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi NTT juga mendampingi dan membimbing peserta untuk praktek penggunaan INARATA 4.0 dan Aplikasi Keluarga Sehat 2.0. Pada hari ketiga (23/06) disusunlah kesepakatan dan rencana tindak lanjut kegiatan oleh seluruh peserta dan pengelola program PISK tingkat Kabupaten Ende. Setelah itu pertemuan kembali ditutup oleh Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Ende dengan harapan bahwa setelah Puskesmas melakukan analisa data hasil kunjungan keluarga PISPK dan intervensi tingkat lanjut terintegrasi lintas program dan lintas sektor, data keluarga yang terinput dan terupdate melalui Aplikasi Keluarga 2.0 akan menunjukan kenaikan IKS. Kenaikan IKS pada level keluarga akan mendongkrak IKS tingkat wilayah RT, RW, Desa/Kelurahan, Kecamatan, dan Kabupaten Ende bahkan IKS Tingkat Provinsi NTT dan IKS Indonesia.

#PISPK

---

Penulis: Erlyn_Yankes

 

Rabies atau penyakit anjing gila adalah suatu penyakit infeksi akut pada susunan saraf pusatyang disebabkan oleh virus rabies. Penyakit ini bersifat zoonotik yaitu penyakit yang ditularkan dari hewan ke manusia melalui gigitan hewan penular rabies terutama Anjing, Kucing dan Kera. Rabies di Indonesia 98% ditularkan oleh Anjing yang teinfeksi oleh virus rabies (Lyssa Virus)

Gejala atau tanda klinis penderita rabies diawali dengan deman, mual,nyeri tekan disekitar luka gigitan, takut air, takut  angin, takut suara, dan selalu diakhiri dengan kematian. Masa inkubasi pada manusia antara 2 minggu sampai dengan 2 tahun, rata-rata dari sejak digigit oleh hewan penular  rabies sampai dengan muncu gejala rabies sekita 2,5 – 3 bulan.

Rabies belum ada obatnya, tetapi bisa dicegah dengan melakukan cuci luka dengan air mengalir dan sabun selama 15 menit dan pemberian vaksin anti rabies segera setelah digigit oleh hewan penular rabies.

Pencucian luka dengan menggunakan sabun merupakan hal yang sangat penting dan harus segera dilakukan setelah terjadi gigitan hewan penular rabies untuk membunuh virus rabies yang berada disekitar luka gigitan, dimana sifat virus rabies dapat diinaktifasi dengan sabun karena selubung luar yang terdiri dari lipid akan larut oleh sabun.

Pencucian luka dapat dilakukan oleh penderita atau keluarga penderita kemudian diberi antiseptik. Setelah itu penderita   luka gigitan HPR segera dibawa ke fasilitas pelayanan kesehatan untuk mendapatkan suntikan vaksin Anti Rabies. Tujuan pemberian Vaksin Anti Rabies atau Serum Anti rabies adalah untuk membangkitkan sistem imunitas dalam tubuh terhadap virus rabies,  diharapkan antibody yang terbentuk akan menetralisasi  virus rabies.

Dua Puluh Lima (25) tahun NTT terbelenggu oleh penyakit Rabies  setelah terjangkit pada tahun 1997 di desa Sarotai, Kabupaten Flores Timur. Sampai saat ini Rabies telah menyebar di 9 Kabupaten dari 22 Kabupaten di Nusa Tenggara Timur. Adapun 9 Kabupaten endemis Rabies di NTT adalah Kabupaten Flores Timur, Lembata, Sikka, Ende, Nagekeo, Ngada, Manggarai Timur, Manggarai dan Manggarai Barat. Faktanya, pada 5 tahun terakhir penyakit rabies masih menjadi ancaman bagi masyarakat sedaratan Flores dan Lembata. Tahun 2018  telah dilaporkan sebanyak 12.530 kasus gigitan hewan penular rabies, yang mendapatkan vaksin anti rabies sebanyak 11.729 kasus dengan kematian sebanyak 12 kasus. Tahun 2019 dilaporkan sebanyak 13.599 kasus gigitan hewan penulaar rabies yang diberi VAR 11.816 kasus dengan kematian sebanyak 15 kasus. Tahun 2020 dilaporkan 11.262 kasus gigitan hewan penular rabies yang diberi VAR 10.913 kasus dengan kematian 5 kasus. Tahun 2021 dilaporkan sebanyak 10.858 kasus gigitan HPR, yang diberi VAR 10.857 dengan 4 kasus kematian.  3 Kabupaten  kasus gigitan tertinggi adalah :  Kabupaten Ngada, Nagekeo dan Manggarai

Untuk mencegah terjadinya kematian karena rabies  maka kita harus meningkatkan kesiapan logistik berupa:

• Peralatan medis disesuaikan dengan kebutuhan dasar pemeriksaan kepada pasien.
• Peralatan non medis seperti: Meubelair, sarana cuci luka, sarana pencatatan, sarana komunikasi, sarana penyimpanan vaksin (cold chain), sarana transpotasi, media komunikasi informasi Edukasi (KIE), dan lain-lain.
• Obat–obatan yang diperlukan untuk perawatan kasus gigitan hewan penular rabies dan Vaksin Anti Rabies/Serum Anti Rabies yang dapat digunakan untuk Tatalaksana kasus gigitan hewan penular rabies.

Upaya pengendalian rabies harus dimulai dari hulunya atau hewan penular rabiesnya sehingga potensi penularan kepada manusia dapat dicegah. Oleh karena itu pengendalian rabies tidak dapat dilaksanakan oleh sektor kesehatan saja, tetapi harus melibatkan sektor  lainnya yaitu: Sektor Peternakan, Pemerintah, serta  sektor tekait lainya atau yang lebih dikenal dengan istilah One Health.

---

#Rabies #PencegahanRabies #OneHealth

---

Penulis : Yosefita Juita, SKM

Pertemuan Mikroplanning, Sosislisasi dan Advokasi Kelambu Massal Tahun 2022 dilaksanakan pada tanggal 21-23 Juli 2022 di Hotel Elvin, Sumba Timur. Kegiatan dilaksanakan secara tatap muka, total peserta, narasumber dan moderator sebanyak 79 (tujuh puluh sembilan) orang metode yang digunakan antar lain paparan narasumber, diskusi kelompok dan kesepakatan tindak lanjut. Proses pencatatan dan pelaporan kelambu dilakukan mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan dari tingkat pusat hingga puskesmas.  Monitoring dan evaluasi bertujuan untuk mengetahui efektifitas dan efisiensi kelambu dan bagaimana dampaknya terhadap masyarakat. Dukungan kabupaten dan lintas  sektor sangat diharapkan sehingga dapat tercapainya tujuan kegiatan mikroplaning.

Hasil dari pertemuan kali ini antara lain adalah mendapatkan data berapa banyak kelambu yang dibutuhkan dan dibagi ke kelompok tidur yang sudah terdata.

Bukan hanya membahas tentang berapa banyak kelambu yang akan dibagi, namun dalam kegiatan ini juga membahas tentang bagaimana kedepannya harus lebih memberikan sosialisasi serta advokasi kepada pimpinan daerah dari tingkat RT/TW agar dapat memerhatikan penggunaan kelambu agar manfaatnya dapat digunakan secara baik.

---

#Cegah #Kasus #Positif #Malaria #SumbaTimur