Integrasi pelayanan kesehatan primer merupakan bagian dari kegiatan transformasi pelayanan kesehatan primer yang merupakan pilar pertama dari transformasi sistem kesehatan. Untuk tahap awal, Integrasi Pelayanan Kesehatan Primer dilakukan uji coba di 9 provinsi yaitu Sumatra Selatan, Jawa Barat, Jawa Timur, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Kalimantan Selatan, Sulawesi Selatan, Maluku dan Papua,  yang mewakili empat karakteristik wilayah di Indonesia yaitu perkotaan, pedesaan terpencil dan sangat terpencil. Wilayah Provinsi NTT yang terpilih sebagai tempat pelaksanaan uji coba yaitu Kabupaten TTS. Dan selanjutnya dipilih Puskesmas Niki-niki dan 2 desa yaitu di Desa Sopo dan Desa Tumu.

Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan (BKPK) Kementerian Kesehatan RI melaksanakan uji coba selama 3 bulan dan selanjutnya akan mendokumentasikan serta mengkaji seluruh proses uji coba integrasi pelayanan primer ini.  BKPK akan mengeluarkan kajian dan rekomendasi kebijakan yang meliputi evaluasi terhadap peningkatan cakupan dan kualitas pelayanan, pemetaan sumber daya manusia dan kompetensi yang dibutuhkan di jenjang pelayanan primer, serta penghitungan dan pemetaan pembiayaan sebagai dasar pelaksanaan dalam skala nasional.

Dalam proses ujicoba ini, Dinas Kesehatan, Kependudukan dan Pencatatan Sipil melakukan pendampingan Ujicoba Integrasi Layanan Primer, berkolaborasi dengan Kementerian Kesehatan RI dan Dinas kesehatan Kabupaten TTS. Kegiatan Pendampingan dilaksanakan  pada tanggal 23 – 25 Agustus 2022. Pendampingan dilaksanakan di Puskesmas Niki-Niki, Posyandu Prima Desa Sopo dan Posyandu Prima Desa Tumu.

Pelaksanaan Integrasi Layanan Prima ini sudah berjalan sekitar satu bulan di masing-masing Posyandu Prima.  Tenaga yang melayani di posyandu Prima sebanyak 6 orang yaitu 1 orang tenaga Bidan, 1 orang tenaga Perawat, 2 orang kader posyandu prima dan 1 orang kader pemberdayaan Masyarakat.  Posyandu Prima memberikan layanan kesehatan setiap hari dan mengkoordinir seluruh kegiatan Posyandu di tingkat dusun/RT/RW, sehingga layanan kesehatan menjadi terintegrasi, lebih mudah diakses dan berada dekat dengan masyarakat.

Integrasi layanan prima di Puskesmas/tingkat kecamatan, layanan diberikan dengan pendekatan siklus hidup mulai dari ibu hamil sampai dengan lansia. Selanjutnya layanan diberikan berdasarkan kluster, yaitu kluster ibu hamil, anak dan remaja, kluster usia produktif dan lansia, serta kluster penanggulangan penularan penyakit/surveilans termasuk laboratorium puskesmas.

Dalam pelaksanaannya di Puskesmas, Integrasi layanan sudah mulai dilaksanakan yang didahului dengan pendaftaran secara online menggunakan aplikasi e- kohor. Selanjutnya akan diarahkan ke klaster sesuai dengan kelompok sasaran dan  layanan yang dibutuhkan pasien.

Kendala yang ditemukan dalam pelaksanaan pada tingkat pelayanan di Puskesmas adalah:

1. Jaringan internet yang tidak stabil/ lemah, menyebabkan penginputan data mengalami hambatan di tiap kluster
2. Masih ada tumpang tindah sasaran pada klaster 2 dan klaster 3, seperti pada remaja bisa masuk pada klaster 2 dan juga klaster 3.
3. Terbatasnya tenaga dokter, menyebabkan tidak semua klaster ada dokternya
4. Ruangan masih terbatas, seperti ruangan untuk pelayanan kepada remaja perlu ruangan tersendiri sehingga kerahasiaan informasi remaja terjaga.

Sedangkan untuk  layanan di posyandu prima, kendala yang dialami adalah :

1. Kemampuan Kader untuk menggerakkan masyarakat agar memeriksakan kesehatannya ke posyandu ke posyandu prima dirasa masih kurang, karena masih ada masyarakat yang meragukan kemampuan kader
2. Aplikasi ASIK membutuhkan sarana Hp android, dimana tidak semua kader memiliki Hp android
3. Perlu tranfortasi bagi kader saat melakukan kunjungan rumah
4. Ruangan di posyandu prima masih terbatas

Secara umum hal-hal yang perlu mendapat perhatian dalam pelaksanaan selanjutnya adalah:

1. Posyandu di tingkat Dusun/RT/RW dilaksanakan untuk seluruh sasaran siklus hidup mulai dari ibu hamil sampai dengan lansia
2. Kunjungan rumah dan peningkatan kapasitas kader dilakukan secara rutin dan terencana
3. Mengantisipasi koneksi internet yang tidak baik maka perlu dipikirkan untuk pemanfaatan Local Area Network (LAN) untuk memperlancar koneksi antar kluster
4. Perlu pembenahan dalam aplikasi (contoh : kasus baru dan lama per hari, bulan dapat diketahui ) dan informasi lainnya
5. Puskesmas dan posyandu prima membuat perencanaan kebutuhan sumberdaya termasuk logistic, bahan habis pakai.
6. Program layanan kesehatan yang dilaksanakan oleh Puskesmas dan jejaringnya perlu diketahui secara utuh, sehingga pengintegrasian layanan kesehatan dapat dilaksanakan secara optimal
7. Pelibatan seluruh struktur yang ada di desa

Bila di umpamakan maka Integrasi Layanan Primer ini ibarat berlayar sambil membangun perahu. Masih banyak yang perlu dibenahi, persiapkan dan tingkatkan. (Penulis : Ni Made Oka Arpini dan Filmon Banunaek).

---

#transformasi #layananprimer

Puskesmas merupakan fasilitas pelayanan kesehatan tingkat pertama (FKTP) yang menyelenggarakan upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perseorangan tingkat pertama, dengan lebih mengutamakan upaya promotif dan preventif di wilayah kerjanya. Dalam rangka mewujudkan puskesmas yang sehat, perlu didukung oleh jaringan dan jejaring puskesmas. Jejaring Puskesmas terdiri atas upaya kesehatan bersumberdaya masyarakat, usaha kesehatan sekolah, klinik, rumah sakit, apotek, laboratorium, tempat praktik mandiri Tenaga Kesehatan, dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan lainnya. Sesuai amanat Peraturan Menteri Kesehatan nomor 43 tahun 2019 tentang Puskesmas bahwa puskesmas sebagai Pembina Wilayah bertanggung jawab menjaga kesehatan untuk masyarakat di wilayah kerjanya. Dan berperan sebagai penanggung jawab utama terhadap jaringan dan jejaring pelayanan puskesmas dan sebagai pembina FKTP lain di wilayah kerjanya. Oleh karena itu perlu upaya mengintegrasi pelayanan kesehatan di FKTP yang terdiri dari berbagai organisasi pelayanan kesehatan, interprofesional, program kesehatan, serta lintas sektor. Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota sebagai Pembina pelayanan kesehatan di tingkat Kabupaten/Kota perlu disiapkan dan diperkuat sebagai Pembina jejaring FKTP lainnya, sehinggga dapat mendampingi dan membimbing Puskesmas sebagai FKTP Milik Pemerintah dalam melaksanakan kewenangannya melakukan kolaborasi dengan Fasilitas Pelayanan Kesehatan tingkat pertama dan rumah sakit di wilayah Kerjanya. Kegiatan ini dilaksanakan secara luring di Hotel Kristal Kupang dengan metode Ceramah, Diskusi, Tanya Jawab,  pada hari selasa s.d kamis, tanggal 23-25 Agustus 2022 dengan Pembiayaan dari DIPA SATKER 04 DINKES PROV.NTT TA. 2022 Fasilitator/Narasumber dalam kegiatan ini yaitu : Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu ( Tata cara dan Kebijakan Perizinan FKTP melalui OSS RBA ) Ikatan Dokter Indonesia Provinsi NTT ( Tata Laksana Tuberkulosis,   Diabetes Melitus, dan Hipertensi di FKTP ) Direktur Pelayanan Kesehatan Primer Kemenkes RI (Kebijakan Pelayanan Kesehatan Primer, Integrasi Layanan Primer dan Perizinan Klinik) Peserta Workshop  sebanyak 50  orang dengan Rincian Sebagai berikut : Peserta Provinsi sebanyak 25 orang, yang terdiri dari : Seksi Yankes Primer 8 orang Seksi Yankes Rujukan 3 orang Substansi Kefarmasian dan alkes 2 orang Peserta  Kota Kupang Dinas Kesehatan Kota Kupang 1 orang Perwakilan Klinik 3 orang Peserta Kabupaten sebanyak 21 orang / setiap Kabupaten 1 orang  dengan rincian 3 Kabupaten daring (Manggarai, Flores Timur, Sabu raijua) 18 Kabupaten Luring Dengan adanya kegiatan ini di harapkan dapat  memberikan Penguatan kepada Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota sebagai Pembina Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama di wilayah kerjanya. Feby_yankes dan Tim #jejaring #yankes #fktp

Sebagai upaya peningkatan daya tahan tubuh dan penerapan gerakan masyarakat hidup sehat melalui pembudayaan aktivitas fisik secara rutin minimal 30 menit setiap hari kita perlu melakukan olahraga secara Baik, Benar, Teratur dan Terukur agar memperoleh hasil yang optimal dan terhindar dari risiko cidera.

Pembangunan kesehatan perlu didukung oleh SDM yang unggul, masyarakat yang sehat dan masyarakat yang bugar. Pekerja sebagai tulang punggung keluarga juga merupakan aset dari tempat kerja/kantor/perusahaan untuk produktivitas. Oleh karena itu peran pemerintah pusat dan daerah, perusahaan, manajemen atau pengelola tempat kerja, lintas sektor terkait, dan individu sangat penting untuk menciptakan tempat kerja sehat dan pekerja yang sehat dan bugar.

SIPGAR (Sistem Informasi Kebugaran) merupakan aplikasi berbasis android yang dapat digunakan sebagai alat untuk mengukur kebugaran secara mandiri, dapat dilakukan dimana saja dan kapan saja. Selain itu aplikasi ini dilengkapi dengan fitur latihan fisik terprogram sebagai rekomendasi latihan fisik yang disesuaikan dengan tingkat kebugaran.

Bertempat di aula kantor Dinas Kesehatan Kabupaten Sumba Tengah, pada tanggal 25 Agustus 2022 petugas dari Dinas Kesehatan, Kependudukan  dan Pencatatan Sipil Provinsi NTT melaksanakan tugas sebagai narasumber pada Sosialisasi dan Advokasi Pengukuran Kebugaran Jasmani melalui Aplikasi SIPGAR bagi para pengelola program Kesehatan Kerja dan Olahraga Puskesmas di Kabupaten Sumba Tengah. Dalam pertemuan ini hadir pula Kabid Kesehatan Masyarakat, Jafung Sanitarian Ahli Muda, Staf Program Kesehatan Lingkungan, Kesehatan Kerja dan Olahraga, Kasi Pencegahan Penyakit Tidak Menular, Kasi Promosi Kesehatan, dan para staf. Keseluruhan peserta berjumlah 25 orang.

Sosialisasi ini dibuka oleh Sekretaris Dinas Kesehatan Kabupaten Sumba Tengah mewakili Kepala Dinas. Materi yang disampaikan dan didiskusikan antara lain Metode Pengukuran Kebugaran dengan Aplikasi SIPGAR, Pentingnya Kebugaran Jasmani, Pelaporan Kegiatan Kesjaor melalui Aplikasi SITKO (Sistim Informasi Terpadu Kesehatan Kerja dan Olahraga), dan beberapa materi tambahan lainnya. Kegiatan Sosialisasi ini ditutup oleh Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat. I Gede Kabinawa, SKM, M.Kes

---

#kebugaran #kebugaranjasmani #sipgar #aktivitasfisik #latihanfisik  #olahraga  #dinkesdukcapilntt2022

Kegiatan dilaksanakan di aula hotel Aston Bogor selama 4 (empat) hari sejak tanggal 31 Agustus – 03 September 2022, diawali dengan pembukaan dan laporan panitia, lalu sambutan Sesditjen Kemenkes RI. Rangkaian sambutan di awal orientasi ini diakhiri dengan arahan dan pembukaan, kegiatan secara resmi oleh Sesditjen Kemenkes RI. Secara singkat dalam arahannya bahwa Strategi penguatan sistem kesehatan dengan peningkatan sistem Kesehatan masyarakat sebagai transformasi baru yang sangat esensial bagi pelayanan Kesehatan secara komprehensif. Diharapkan agar setelah mengikuti pertemuan ini, para peserta berkomitmen untuk memahami dan meningkatkan indicator berdasarkan RPJMN yang baru sesuai perubahan nomenklatur di kementerian Kesehatan RI. Peserta harus menyebarkan informasi kegiatan ke semua kab/kota di daerahnya masing-masing. Besar harapan agar kegiatan bisa meningkatkan kemampuan fasilitator yang tujuannya utk meningkatkan cakupan pelayanan kesmas di masing-masing provinsi dan kabupaten/kota.

Kegiatan Pertemuan ini sebagai bentuk koordinasi dan konsolidasi Direktorat jenderal kemenkes RI Bersama seluruh jajaran Kesmas di Provinsi dan Kabupaten/kota untuk bersinergi dalam menghadapi transformasi Kesehatan masyarakat yang dinamis dan komprehensif melalui kebijakan dan strategy yang tepat sasaran.

Pemaparan materi dalam kegiatan ini disampaikan oleh Dirjen Kesmas, masing-masing Direktur pada Dirjen Kesmas Kemenkes RI dan Direktur Kementrian Dalam Negeri dan Keuangan.

Kegiatan ini diakhiri dengan Rencana Tindak Lanjut dari masing-masing Provinsi sebagai bentuk komitmen dari peserta yang telah dibekali dengan pengetahuan maupun praktik aplikasi Komdat Kesmas agar dapat kembali ke daerah masing-masing dan mensosialisasikannya ke teman-teman pengelola program di kabupaten/kota.

---