Transformasi Paradigma Layanan Kesehatan Primer

Direktorat Tata Kelola Kesehatan Masyarakat berfungsi untuk melaksanakan tugas transformasi layanan primer, yang sejalan dengan arah kebijakan dan strategi bidang Kesehatan dalam RPJMN 2020-2024 untuk meningkatkan pelayanan kesehatan terutama dalam penguatan pelayanan kesehatan dasar (Primary Health Care) dengan mendorong peningkatan upaya promotif dan preventif, didukung inovasi dan pemanfataan teknologi. Pelayanan Kesehatan yang akan dilaksanakan menuju pada transformasi layanan primer yang difokuskan pada peningkatan layanan promotif dan preventif seperti memperkuat upaya pencegahan, deteksi dini, promosi kesehatan, membangun infrastruktur, melengkapi sarana, prasarana, SDM, serta memperkuat di seluruh layanan primer. Perubahan pelayanan yang semula berbasis program menjadi siklus kehidupan yang dibagi dalam 4 klaster yang meliputi klaster manajemen, klaster ibu hamil hingga remaja, klaster usia produkstif dan klaster penanggulangan penularan penyakit. Fungsi laboratorium kesehatan masyarakat berperan penting dalam pelaksanaan program Kesehatan masyarakat.

Pertemuan yang dilaksanakan selama 4 (empat) hari dari tanggal 21 s/d 24 September 2022 dihasilkan hal-hal sebagai berikut :

1. Dengan adanya SOTK baru di Kementerian Kesehatan, maka perlu penataan dan penyesuaian di daerah dengan melihat kondisi masing – masing daerah. Prinsip utama seluruh fungsi dikerjakan tidak bergantung pada struktur. Penyesuaian yang dilakukan antara lain penyesuaian anggaran, integrasi program existing dengan program inisiatif, peningkatan kapasitas dan pemenuhan SDM.
2. Dalam tranformasi sistem kesehatan, Daerah perlu melakukan sosialisasi dan advokasi kepada lintas program dan lintas sektor agar mendukung konsep ILP di puskesmas dan posyandu prima.
3. Anggaran BOK pencairannya dilakukan 2 kali setahun bulan februari dan Agustus, Dinas Kesehatan Provimsi perlu memastikan kabupaten/kota sudah menyiapkan kelengkapan persyaratan penggunaan dana BOK Paling lambat bulan Januari.
4. Pendekatan keluarga (PISPK) dalam Integrasi Layanan Primer digunakan sebagai data dasar dalam pelaksanaan kunjungan rumah dan tindak lanjut masalah kesehatan oleh tenaga kesehatan posyandu prima di wilayah kerjanya.
5. Pentingnya peran Dinkes Provinsi dalam meningkatkan program kesehatan tradisional dan mendorong pembentukan Griya Sehat di seluruh kab/kota sesuai dengan regulasi yang ada.
6. Dinas Kesehatan Provinsi mendorong percepatan BLUD puskesmas dengan memastikan adanya Perkada yang memuat 10 fleksibilitas BLUD dan SK BLUD puskesmas.
7. Dinas Kesehatan provinsi, berkolaborasi dengan Laboratorium Kesehatan Daerah dalam melaksanakan program Kesehatan terutama Surveilans Kesehatan berbasis Laboratorium termasuk dukungan anggaran.
8. Dukungan lintas sektor pada tranformasi layanan primer, BLUD, Labkesmas, Layanan Jejaring Swasta dan Kesehatan Tradisonal.

Rencana Tindak Lanjut dari pertemuan yang adalah sebagai berikut :

1. Dit Tata Kelola Kesmas

• Menyiapkan kebijakan, NSPK terkait ILP, BLUD, Labkesmas, Jejaring Layanan Swasta dan Kesehatan Tradisional.
• Melakukan sosialisasi program
• Perencanaan anggaran kegiatan dan barang jasa melalui dana DAK
• Melakukan pembinaan rutin dan berkesinambungan.

2. Dinas Kesehatan Provinsi
   • Memastikan program dapat dikerjakan dengan adanya perubahan SOTK.
   • Aktif dalam pengawalan implementasi ILP melalui sosialisasi dan advokasi, perencanaan anggaran, mapping fasilitas primer, serta memfasilitasi pendampingan kabupaten/kota.
   • Dinas Kesehatan Provinsi bersama Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota melakukan pendampingan bagi puskesmas dalam menetapkan status BLUD serta pendampingan pada puskesmas yang sudah BLUD dalam melaksanakan fleksibilitas penggunaan anggaran sesuai dengan ketentuan yang berlaku termasuk tekait pemenuhan SDM BLUD
   • Optimalisasi penyelenggaraan Labkesmas terutama anggaran dan SDM.

Meningkatkan program kesehatan tradisional dan mendorong pembentukan Griya Sehat di seluruh kab/kota sesuai dengan regulasi yang ada.